199 Warga Binaan Lapas Landak Belum Tamat SD, Pemkab Tawarkan Paket Kesetaraan

Sebanyak 199 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Landak terdata belum menyelesaikan pendidikan dasar tingkat sekolah dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memfasilitasi para narapidana tersebut untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Skema pembeliain biaya pendidikan kesetaraan bagi warga binaan berusia di bawah 21 tahun akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran publik.

Sementara pembiayaan peserta yang berusia di atas 21 tahun bakal diupayakan melalui skema dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

"Dari laporan Kepala Lapas, ada 199 orang yang belum tamat SD. Kami tawarkan mereka masuk dalam paket PKBM. Untuk 30 orang yang usianya masih di bawah 21 tahun, biayanya gratis karena ditanggung anggaran publik. Sementara untuk yang usianya di atas 21 tahun, kami tidak akan bebankan kepada peserta, melainkan akan kami carikan solusi melalui dana CSR," tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Samsul Bahri.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan agar persoalan izin administrasi tidak memperlambat pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan.

"Terkait program pendidikan untuk warga binaan ini, tolong dipastikan apakah perlu MoU secara tertulis atau cukup izin prinsip dari Kalapas. Yang terpenting, pendidikan bagi mereka bisa segera kita mulai," ucap Karolin Margret Natasa.

Langkah perluasan jangkauan program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan angka anak putus sekolah di Kabupaten Landak.

Pihak lembaga pemasyarakatan menyambut baik fasilitasi program belajar paket guna membekali keterampilan para narapidana.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam rutan ditargetkan dapat segera beroperasi setelah koordinasi teknis rampung.