5 Alasan Kontroversial Kenapa Soeharto Dianggap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Faktakalbar.id LIFESTYLE - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, adalah perdebatan abadi yang membelah publik. Di satu sisi, ia dijuluki "Bapak Pembangunan" atas stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari tiga dekade. Namun di sisi lain, 32 tahun kekuasaannya, yang dikenal sebagai era Orde Baru, meninggalkan luka sejarah yang teramat dalam. Bagi sebagian besar korban dan pegiat hak asasi manusia, menyematkan gelar "pahlawan" pada sosok Soeharto dianggap sebagai sebuah ironi dan pengkhianatan terhadap sejarah. Baca Juga:  Istana Konfirmasi Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Diumumkan Prabowo Besok Gelar Pahlawan Nasional mensyaratkan integritas moral dan jasa yang tak tercela. Berikut adalah 5 alasan kontroversial dari sisi gelap sejarah Orde Baru yang menjadi dasar penolakan tersebut. 1. Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 Lahirnya rezim Orde Baru diawali oleh salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia. Pasca-peristiwa G30S, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, atau siapa pun yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah komando Soeharto sebagai Pangkopkamtib, operasi pembersihan ini menewaskan ratusan ribu (beberapa estimasi menyebut jutaan) orang tanpa proses pengadilan. Peristiwa yang sering disebut sebagai "genosida politik" ini menjadi fondasi berdarah bagi 32 tahun kekuasaan Soeharto. Bagi para korban dan keluarganya, ini adalah "dosa asal" yang tak termaafkan. 2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang Menggurita Era Orde Baru adalah sinonim dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Soeharto membangun sistem di mana kekuasaan politik, militer, dan bisnis menyatu dalam lingkarannya, terutama Keluarga Cendana. Pada tahun 2004, Transparency International menobatkannya sebagai pemimpin terkorup di dunia dalam sejarah modern, dengan estimasi kekayaan yang dikumpulkan mencapai miliaran dolar AS. Korupsi sistemik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam dan mewariskan budaya korupsi yang masih sulit diberantas hingga hari ini. 3. Pemberangusan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Demi "stabilitas nasional", Soeharto memerintah dengan tangan besi. Demokrasi dibungkam. Pemilu yang digelar secara reguler hanyalah formalitas untuk melanggengkan kekuasaan Golkar sebagai mesin politik negara. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat diberangus. Media massa yang berani kritis, seperti Majalah Tempo , Editor , dan Tabloid Detik , dibredel (ditutup paksa). Aktivitas politik mahasiswa diawasi ketat melalui NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan), dan siapa pun yang menentang pemerintah akan dicap sebagai "subversif". 4. Rentetan Kekerasan Negara dan Pelanggaran HAM Berat Selama 32 tahun, kekerasan digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Sejarah mencatat rentetan pelanggaran HAM berat yang terjadi di bawah komandonya: Penembakan Misterius (Petrus) 1980-an: Operasi rahasia untuk membunuh preman dan gali tanpa pengadilan. Peristiwa Tanjung Priok (1984): Penembakan terhadap demonstran Muslim. DOM di Aceh dan Papua: Penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua melegalkan ribuan kasus kekerasan, penyiksaan, dan penghilangan paksa oleh aparat. Invasi Timor Leste (1975): Pendudukan militer di Timor Leste (kini Timor-Leste) memakan korban jiwa sipil yang sangat besar. 5. Penculikan Aktivis dan Tragedi Kemanusiaan 1998 Kekuasaan Soeharto berakhir tragis . Menjelang kejatuhannya pada Mei 1998, terjadi gelombang penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi oleh tim militer. Sebanyak 13 aktivis masih hilang hingga hari ini. Puncaknya adalah Tragedi Trisakti (penembakan mahasiswa), yang memicu Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini diwarnai penjarahan, pembakaran, dan kekerasan seksual sistematis yang menargetkan etnis Tionghoa. Rezim Soeharto runtuh di atas puing-puing tragedi kemanusiaan. Kesimpulan Bagi mereka yang "Menolak Lupa", pembangunan infrastruktur dan stabilitas semu yang dicapai di era Orde Baru tidak dapat menghapus catatan sejarah kelam tersebut. Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan meniadakan penderitaan para korban dan melegitimasi bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Baca Juga: