781 KK Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah Mulai Direlokasi ke Huntara

Faktakalbar.id, ACEH TENGAH - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah mulai memindahkan ratusan keluarga warga terdampak bencana di Aceh Tengah menuju fasilitas hunian sementara (huntara). Proses relokasi ini merupakan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga dari ancaman bencana susulan. Baca Juga: BNPB Serahkan 252 Unit Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengonfirmasi bahwa terdapat 781 Kartu Keluarga (KK) yang masuk dalam daftar relokasi tahap pertama ke tempat yang lebih aman. "Data tersebut merupakan tahap awal pendataan masyarakat yang terdampak bencana Sumatera dan membutuhkan proses relokasi hunian ke tempat yang jauh lebih aman," kata Andalika, Jumat (20/2/2026). Terkait sebaran lokasi pemindahan, sejumlah fasilitas huntara telah selesai dibangun di wilayah Kecamatan Ketol. Lokasi ini diperuntukkan bagi warga yang berasal dari Desa Burlah, Serempah, dan Bintang Pepara. "Ini sebanyak 252 KK dibangun huntaranya di Kecamatan Ketol yang saat ini memang sudah menempati setelah diresmikan oleh Kepala BNPB beberapa waktu yang lalu," kata Andalika. Sementara itu, ratusan KK lainnya akan ditempatkan menyebar di beberapa desa yang berada di Kecamatan Linge. "Total sebanyak 529 KK yang terdampak akan dialihkan ke enam lokasi huntara, yakni di Kecamatan Linge dengan dua desa yang terdampak, yaitu Desa Umang dan Penarun. Kemudian, Desa Jamat, Delong Sekinil, Reja Payung, dan Kutin Reja," jelasnya. Pemerintah daerah menargetkan seluruh warga terdampak bencana di Aceh Tengah yang masuk dalam daftar 529 KK tersebut sudah bisa menghuni huntara sebelum hari raya Idulfitri tiba. "Mudah-mudahan kami terus berupaya sebelum Lebaran mereka dapat menempati huntara. Tapi, harapan besar kami sebelum Lebaran mereka harus sudah masuk ke dalam huntara itu," ujar Andalika. Untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas, BPBD Aceh Tengah saat ini juga sedang mengajukan usulan penambahan unit bangunan kepada pemerintah pusat. "Selain terdapat 781 huntara, terdapat penambahan sebanyak 285 huntara lagi yang kini tengah diajukan kepada BNPB," ungkap Andalika. Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya telah melaporkan kebutuhan pendanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Baca Juga: Dikejar Deadline, 914 Unit Huntara Korban Bansor Bener Meriah Harus Rampung Lima Hari Lagi Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp56,3 triliun guna membiayai 2.108 kegiatan pemulihan selama tiga tahun ke depan. (Natash)