Akademisi UM Pontianak Evaluasi Pelaksanaan TMMD Kubu Raya

Faktrakalbar.id, KUBU RAYA - Akademisi Universitas Muhammadiyah Pontianak, Immada Ichsani, mengevaluasi pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kubu Raya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah daerah dan masyarakat menjalankan program TMMD ini sebagai operasi kerja sama lintas sektoral. Tujuan utama program tersebut yakni mempercepat pembangunan fasilitas umum di wilayah pedesaan, khususnya membuka akses infrastruktur jalan bagi daerah yang terisolasi. Baca Juga:  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Perintahkan Siaga 1 Seluruh Satuan Immada menyampaikan hasil kajiannya terkait pembangunan jalan Desa Sui Bulan pada Rabu (11/3/2026). Ia menyebut program lintas sektoral ini sangat efektif mengatasi masalah keterisolasian wilayah desa di Kabupaten Kubu Raya. “Secara konseptual, program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Di banyak tempat program ini terbukti efektif membuka keterisolasian wilayah,” ujarnya. Catatan Keterlambatan Infrastruktur Penelitian tersebut mencatat beberapa temuan lapangan yang perlu mendapat perhatian serius. Tim peneliti menemukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur jalan di beberapa lokasi. Kondisi cuaca, kendala teknis lapangan, serta proses administratif sangat mempengaruhi kelancaran proyek pembangunan jalan desa tersebut. Immada juga menyoroti dinamika skema penganggaran program TMMD ini. Pemerintah daerah sering kali baru melakukan penyesuaian dukungan pembiayaan saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung. Pemerintah daerah tidak menetapkan anggaran tersebut secara penuh sejak tahap awal perencanaan. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi efektivitas perencanaan program di lapangan. “Program seperti TMMD idealnya dirancang melalui perencanaan yang matang sejak awal, termasuk dalam aspek pembiayaan dan koordinasi antar lembaga. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan dapat lebih stabil dan minim kendala administratif,” jelasnya. Baca Juga:  Tentara Indonesia ke Gaza Tuai Protes Pro-Israel, Menlu Tegaskan Misi Kemanusiaan Hasil penelitian tersebut mendorong pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Langkah ini akan memperkuat transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik di daerah. Walaupun memiliki beberapa catatan, TMMD tetap memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat pedesaan. Program ini memperkuat kedekatan aparat TNI dan masyarakat desa serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar. “Catatan ini bukan kritik terhadap programnya, melainkan masukan konstruktif agar koordinasi kelembagaan, perencanaan anggaran, dan partisipasi pemangku kepentingan dapat diperkuat pada pelaksanaan TMMD di masa mendatang,” tutupnya. (*Sr)