Aliansi Mahasiswa Mempawah Tolak Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati, Tuntut Prioritaskan Hak Masyarakat

Faktakalbar.id, MEMPAWAH - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mempawah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Mempawah, Selasa, (2/12/2025). Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa atas pengesahan rencana pembangunan yang mereka anggap tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas, yakni alokasi dana sebesar Rp22 Miliar untuk pembangunan rumah dinas atau pendopo bupati . Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ini berlangsung tertib. Meskipun sempat terjadi sedikit ketegangan dengan pihak keamanan, situasi dapat dikondusifkan oleh para mahasiswa. Dalam aksi ini, terpantau ada sekitar 19 hingga 20 ibu-ibu (emak-emak) juga ikut bergabung, menambah suara dukungan dari elemen masyarakat sipil. Mahasiswa membawa spanduk dan poster yang menyuarakan penolakan tegas terhadap kebijakan anggaran tersebut. Tuntutan utama massa adalah agar dana fantastis itu dialihkan untuk sektor yang lebih krusial bagi masyarakat, seperti: Kesehatan Pendidikan Perbaikan Infrastruktur Baca Juga:   Mahasiswa Mempawah Deklarasikan PRISMA, Wadah Baru untuk Kontribusi Daerah Mereka menilai bahwa pengesahan Anggaran Rumah Dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 M di tengah kondisi ekonomi yang sulit adalah kebijakan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat. Kebijakan ini juga dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Riko Muharandi , Ketua Persatuan Mahasiswa Mempawah ( Prisma ), menegaskan bahwa gerakan ini didukung penuh oleh masyarakat. "Aksi hari ini adalah pure gerakan dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mempawah yang pada hari ini kami bersatu menyatukan visi tujuan untuk menuntaskan apa tuntutan yang telah kami buat," ungkapnya. Ia menambahkan, gerakan ini disupport oleh seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menuntut hak dan keadilan. Gelombang protes yang merupakan bagian dari Aksi Mahasiswa Tolak Anggaran ini juga diwarnai desakan keras agar Bupati hadir. Massa menuntut penjelasan terbuka dari pimpinan daerah di hadapan publik terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Dalam orasinya, salah satu koordinator mahasiswa menantang transparansi anggaran daerah. Tuntutan ini muncul akibat adanya isu simpang siur mengenai peruntukan dana. Ada yang menyebut untuk rumah dinas, ada pula yang menyebut untuk pendopo dinas. "Di luar sana isu makin liar! Rumah dinas? Pendopo dinas? Mana yang benar? Kalau memang kami yang salah, buka draft APBD kalian! Tunjukkan di mana letak anggarannya!” seru orator. Baca Juga:  Makin Runcing, KPK Periksa Mantan Sopir Ria Norsan Saat Jabat Bupati Mempawah Aksi ini juga diwarnai kekecewaan mendalam atas citra Kabupaten Mempawah yang terus dirundung isu korupsi dan ketertinggalan. Massa berkomitmen melanjutkan aksi hingga 3 Desember besok dan memperoleh penjelasan resmi mengenai alokasi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan publik. Mahasiswa menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara transparan penggunaan anggaran daerah. (*Red)