Alarm Ketenagakerjaan Kalbar: Pengangguran SMK Meroket, Sektor Informal Mendominasi di Tengah "Booming" Tambang

Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat per Agustus 2025 menyingkap realitas getir di balik angka makro ketenagakerjaan daerah. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara agregat turun tipis menjadi 4,82 persen, struktur ketenagakerjaan di Kalimantan Barat justru memperlihatkan kerentanan yang serius: lonjakan pengangguran lulusan vokasi dan dominasi pekerja informal yang kian meluas. Mitos "Siap Kerja" Lulusan SMK Sorotan paling tajam tertuju pada kegagalan penyerapan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Baca Juga:  Kejar Tayang! Prabowo Teken PP Pengupahan H-8 Penetapan UMP, Formula Alpha 0,9 Jadi Sorotan Alih-alih menjadi tenaga siap pakai, lulusan SMK justru mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, yakni menembus angka 9,86 persen pada Agustus 2025. Angka ini bukan sekadar statistik statis, melainkan tren pemburukan yang konsisten. Data BPS menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 7,24 persen dan Agustus 2023 sebesar 8,30 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya masalah mismatch (ketidaksesuaian) yang akut antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri di Kalimantan Barat. Sebaliknya, penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah justru memiliki tingkat pengangguran terendah, yakni hanya 2,53 persen. Hal ini menegaskan fenomena bahwa tenaga kerja berpendidikan rendah cenderung "terpaksa" bekerja apa saja demi bertahan hidup, sementara tenaga kerja terdidik kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dominasi Sektor Informal: Kerentanan Ekonomi Warga Di balik penurunan angka pengangguran umum, kualitas pekerjaan yang tersedia di Kalimantan Barat justru menurun. BPS mencatat mayoritas penduduk bekerja, yakni sebanyak 1,65 juta orang atau 56,39 persen, terserap di sektor informal. Proporsi pekerja informal ini meningkat sebesar 0,37 persen poin dibandingkan periode Agustus 2024. Peningkatan ini didorong oleh naiknya jumlah pekerja bebas, yang identik dengan ketidakpastian pendapatan, ketiadaan jaminan sosial, dan perlindungan kerja yang minim. Data ini menjadi sinyal bahwa ekonomi daerah belum mampu menyediakan cukup banyak lapangan kerja formal yang berkualitas bagi warganya. Pergeseran Masif: Petani Beralih Jadi Penambang? Struktur ekonomi Kalimantan Barat juga tengah mengalami pergeseran tenaga kerja yang drastis antar-lapangan usaha. Sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung, kehilangan tenaga kerja dalam jumlah besar. Tercatat pengurangan sebanyak 67,61 ribu orang di sektor pertanian pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Di sisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian mencatatkan penyerapan tenaga kerja terbesar dengan penambahan 50,36 ribu orang. Migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke pertambangan ini perlu diwaspadai sebagai potensi ancaman bagi ketahanan pangan daerah jangka panjang, mengingat sifat industri ekstraktif yang tidak berkelanjutan ( non-renewable ). Disparitas Kota dan Desa Ketimpangan juga terlihat dari sebaran wilayah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan, sementara wilayah perdesaan mengalami penurunan. TPT di perkotaan tercatat sebesar 7,26 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 3,17 persen. Ini mengindikasikan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota gagal menampung arus pencari kerja. Secara keseluruhan, meskipun angka pengangguran terlihat turun di permukaan, data BPS menyajikan "lampu kuning" bagi pemerintah daerah: dominasi sektor informal yang rentan, tingginya pengangguran muda terdidik (SMK), dan ditinggalkannya sektor pertanian secara masif . Baca Juga:  Sakit Hati Upah Tak Dibayar, Mantan Karyawan Nekat Curi dan Cincang Ekskavator di Sintang (*Mira)