AMSI dan Koalisi Damai Dorong Tata Kelola Ekosistem Digital Demokratis Berbasis HAM

Faktakalbar. id, JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia ( AMSI ) bersama Koalisi Damai menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “ The Role of Civil Society in Building a Democratic Digital Ecosystem ” untuk menggali peran masyarakat sipil dalam membangun ekosistem digital yang demokratis dan inklusif berbasis hak asasi manusia (HAM). Acara yang didukung UNESCO dan Uni Eropa ini digelar di Hotel Ascott Sudirman , Jakarta Selatan, Kamis (09/10/25). Baca Juga:   Tutup Rakerwil, Upi Asmaradhana Ingatkan AMSI Kalbar Soal Tata Kelola Organisasi Profesional Ketua AMSI Wahyu Dhyatmika dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya atas menurunnya perlindungan terhadap ekspresi di ruang digital, terutama yang menyasar generasi muda dan aktivis. Menurutnya, tata kelola ruang digital di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pendekatan keamanan dan ketertiban, bukan kebebasan berekspresi. “Diskusi ini mencoba mengkontekstualisasikan secara objektif gagasan Koalisi Damai untuk menghasilkan rencana aksi konkret. Kita ingin memperjuangkan tata kelola ruang digital yang berbasis HAM dan perlindungan hak, ” ujar Wahyu. Communication and Information Specialist UNESCO, Ana Lomtadze, menjelaskan bahwa platform digital membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan risiko terhadap kebebasan berekspresi, keamanan, dan demokrasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas platform agar sejalan dengan prinsip HAM. “Panduan ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan due diligence agar platform digital sejalan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan akses informasi, ” jelasnya. Baca Juga:   AMSI Kalimantan Barat Dilantik, Gubernur Kalbar Harap Peran Media Siber Tangkal Hoaks Sementara itu, Dinamisator Koalisi Damai Bayu Wardhana menegaskan pentingnya memastikan suara masyarakat sipil didengar dalam perumusan kebijakan digital. “Koalisi Damai hadir agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan ada titik temu antara kepentingan publik dan kebijakan pemerintah, ” ujarnya. Dalam diskusi, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyoroti maraknya kekerasan seksual berbasis gender di ranah digital. Ia menyebut ruang pengaduan masih terbatas, terutama di daerah 3T, sehingga banyak korban tidak melapor. Peneliti LP3ES Bangkit A. Wiryawan menyoroti ancaman disinformasi yang masif dari para buzzer dan influencer . “Diperkirakan ada lebih dari 1. 000 buzzer aktif hanya di Jakarta. Fenomena ini membuat ruang digital semakin tercemar oleh disinformasi, ” katanya. Perwakilan AMSI Gaib Maruto Sigit menekankan peran media sebagai penjaga demokrasi di ruang digital. Menurutnya, media harus mengawasi kebijakan, mengungkap potensi pelanggaran, dan memperjuangkan ruang digital yang inklusif. “Media adalah penjaga demokrasi di ruang digital. Kita harus memastikan ekosistem digital tetap aman, etis, dan berpihak pada publik,” tegasnya. (ra)