APBD 2026 Turun, Sekda Pontianak: Belanja Modal Tetap Prioritas, Itu Hak Warga

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak , Amirullah, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tetap memprioritaskan belanja modal atau investasi pembangunan fisik pada tahun anggaran 2026. Baca Juga:  Banjir Rob Pontianak Januari 2026 Diprediksi Capai 2 Meter Hal ini disampaikan di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak , Senin (5/1/2026), Amirullah menyebut bahwa belanja modal adalah bentuk keadilan anggaran yang paling nyata bagi masyarakat. “Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujarnya. APBD Terkoreksi Amirullah menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 menghadapi tantangan berupa penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Hal ini berdampak langsung pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang turun dari Rp2,219 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun pada 2026. Baca Juga:   Tak Harus Nunggu 5 Tahun, Amirullah Ingatkan Direksi PDAM Baru Bisa Dicopot Kapan Saja Menyikapi penurunan pendapatan ini, penyesuaian belanja pegawai serta barang dan jasa tak terelakkan. Namun, Sekda menekankan agar belanja modal tetap dipertahankan sebagai penggerak ekonomi. “Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran... Meski demikian, belanja modal tetap perlu dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat,” jelasnya. Capaian Makro Ekonomi Di sisi lain, Amirullah juga memaparkan keberhasilan Pemkot Pontianak dalam menjaga stabilitas indikator makro ekonomi. Ia mengklaim angka kemiskinan berhasil ditekan di kisaran 4 persen dan tingkat pengangguran berada di angka 7,7 persen. Selain itu, realisasi pendapatan daerah dilaporkan telah melampaui 95 persen. “Angka kemiskinan kita di kisaran sekitar 4 persen, pengangguran sekitar 7,7 persen. Itu angka yang sudah berhasil kita tekan,” ungkapnya. Ia pun mengajak seluruh ASN untuk terus mendukung program strategis pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk optimalisasi pendapatan pajak daerah demi kesejahteraan warga. “Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami,” pungkasnya. (ra)