Badan Gizi Nasional Tolak Hentikan Program Makan Bergizi, Sebut Kasus Keracunan Masih Wajar

Faktakalbar.id, NASIONAL - Badan Gizi Nasional (BGN) menolak desakan untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) meskipun terjadi lonjakan kasus keracunan. Kepala BGN, Dadan Hindayana , menyatakan pihaknya akan melanjutkan program sambil melakukan perbaikan. Baca Juga:  Kepala SPPG Bungkam Soal Dugaan Keracunan MBG di Ketapang Menurut Dadan, BGN dihadapkan pada dilema antara mengejar target jumlah penerima manfaat atau melengkapi sumber daya manusia. Namun, ia menegaskan bahwa target program yang telah direncanakan jauh-jauh hari menjadi prioritas utama. "Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi," kata Dadan di kantornya, Senin (22/9/2025). Dadan juga menanggapi kekhawatiran publik terkait kasus keracunan. Ia menyebut total porsi makanan yang menyebabkan keracunan 4.711 dari 1 miliar porsi yang sudah disajikan selama sembilan bulan program berjalan. "Jadi alhamdulillah sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi," ujarnya. Ia bahkan berseloroh merasa risau dan tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir akan kasus keracunan yang terjadi. Meski demikian, BGN berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan, termasuk membentuk tim investigasi , menghentikan sementara dapur yang bermasalah, dan membuka kantor di setiap kabupaten/kota mulai tahun 2026 untuk memperpendek jangkauan pemantauan. Pernyataan Dadan ini muncul di tengah desakan dari berbagai pihak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) . Menurut data JPPI, total korban keracunan menu makan bergizi gratis mencapai 6.425 orang hingga 21 September 2025. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, bahkan melontarkan kritik keras. "Presiden butuh berapa ribu lagi korban. Atau Presiden masih menunggu korban nyawa sehingga program MBG itu dihentikan," kata Ubaid dalam jumpa pers, Selasa (23/9/2025). Baca Juga:   Buntut Insiden Keracunan MBG Ketapang, Norsan Ungkap Nihilnya Koordinasi Pemda dengan Manajemen MBG (*Mira)