Badan Penghubung Kalbar Gelontorkan Rp3,57 Miliar untuk Mobil Dinas Pejabat, Padahal Sudah Ada Hibah Kendaraan Layak Pakai

Faktakalbar.id, NASIONAL - Di tengah polemik pengadaan mobil dinas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) senilai lebih dari Rp15 miliar, kini muncul sorotan baru. Badan Penghubung Daerah Kalbar, yang berkantor di Jakarta Selatan, ternyata juga menganggarkan pembelian kendaraan dinas pejabat seharga Rp3,57 miliar . Keputusan ini menuai pertanyaan besar, mengingat lembaga tersebut sebelumnya telah menerima hibah kendaraan bekas pemakaian gubernur yang masih sangat layak pakai. Badan Penghubung Kalbar, di bawah pimpinan Abdul Gani, tetap menganggarkan pembelian kendaraan dinas baru meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan imbauan efisiensi belanja pemerintah. Baca Juga: Sekda Kalbar Klaim Pengadaan Mobil Dinas Tekan Biaya Sewa, Tapi Sewa Kendaraan Teranggarkan Miliaran di 2025 Pembelian kendaraan dinas ini dinilai sebagai upaya memastikan kenyamanan pejabat Kalbar saat berkunjung atau bertugas di Jakarta. Faktakalbar.id menemukan bahwa Badan Penghubung sebenarnya telah memiliki kendaraan operasional dari hibah mantan gubernur. Namun, alih-alih memanfaatkan aset yang sudah ada, lembaga ini justru mengajukan pembelian baru dengan anggaran miliaran rupiah. Faktakalbar.id telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Abdul Gani melalui pesan WhatsApp pada Senin, (23/6/2025). Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan meskipun pesan telah terkirim dan terbaca (centang dua). Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GN-PK ) Kalbar, M. Rifal, menyayangkan keputusan ini. "Ini jelas pemborosan APBD. Jika sudah ada kendaraan hibah yang masih layak, mengapa harus beli baru? Ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah," tegas Rifal saat dihubungi Faktakalbar.id . Baca Juga: Sekda Harisson Enggan Komentari Pengadaan Kendaraan Dinas Oleh Pemprov Kalbar Ini bukan pertama kalinya pengadaan mobil dinas di Kalbar menuai kontroversi. Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar juga ramai dikritik karena mengusulkan pembelian kendaraan dinas senilai Rp15 miliar lebih. Masyarakat pun mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran, terutama di tengah kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas hingga pelayanan publik. Terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar sangat mengutamakan kenyamanan para pejabatnya di tengah himpitan ekonomi yang diderita banyak warga masyarakat. (Dhn)