Inovasi Pajak dan Retribusi Didorong Banggar Sambas: Target PAD Lewat HGU Sawit dan Pasar Rakyat

Faktakalbar.id, SAMBAS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sambas menegaskan perlunya langkah konkret. Langkah ini penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ). Peningkatan PAD diperlukan agar program pembangunan dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Mardani , Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten sekaligus Juru Bicara Banggar DPRD . Banggar menilai pemerintah daerah wajib melakukan inovasi. Inovasi ini sangat diperlukan, terutama di Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang membidangi pajak dan retribusi. Salah satu inovasi yang disoroti adalah kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama ini ditujukan dalam pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, Banggar mendorong Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menggenjot penerimaan pajak. Penerimaan ini berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit . Baca Juga:   Sah! DPRD Sambas Ketuk Palu APBD Perubahan 2025, Komitmen Bangun Sambas Berkah "Salah satu caranya, membantu perusahaan perkebunan segera mengurus HGU agar dapat menambah pendapatan pada sektor pajak BPHTB," kata Mardani. Strategi Peningkatan PAD di Berbagai Sektor Lebih lanjut, Banggar DPRD Sambas menyampaikan sejumlah permintaan. Permintaan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan: Pariwisata: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diminta memutakhirkan data wajib pajak retribusi penginapan di kawasan wisata. Pasar Rakyat: Revitalisasi pasar rakyat didorong. Tujuannya agar pasar berkontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi sewa. Layanan Publik: Dinas Perkim-LH diingatkan memperluas layanan persampahan sebagai sumber retribusi baru. Sementara itu, Perumda diminta memperluas jaringan layanan air bersih untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menambah pendapatan. Baca Juga:   Kapolres Bengkayang Lepas 21 Atlet Karate untuk Berlaga di Bupati Sambas Cup I Di akhir penyampaiannya, Banggar juga memberikan saran struktural. "Banggar juga menyarankan Pemda memisahkan bidang pendapatan dari Badan Keuangan Daerah agar lebih fokus dalam mengurus peningkatan PAD," pungkas Mardani. (*Red)