Biaya Mahal tapi Fasilitas Buruk, KPK Endus Dugaan Korupsi BPKH Terkait Layanan Haji

Faktakalbar.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tengah membuka penyelidikan baru terkait pengelolaan dana umat. Lembaga antirasuah ini sedang mendalami dugaan korupsi BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang disinyalir melibatkan ketidaksesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan fasilitas yang diterima oleh jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Baca Juga: KPK Sita Rumah dan Mobil Mewah dari Pihak Swasta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa fokus penyelidikan mencakup tiga aspek utama dalam pelaksanaan ibadah haji, yakni pengadaan penginapan, katering, dan transportasi. "Misalkan berangkat untuk wukuf Arafah, naik bis dan lain lain, kalau misalkan ininya (lokasi) jauh tempat tinggalnya. Nanti ada kendaraanya yang nganter setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Paling menyangkut tiga hal ini. Penginapan, katering makannya, dengan transportasi selama di sana," kata Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya yang dikutip Jumat (21/11/2025). Asep memaparkan logika sederhana dalam mekanisme pelayanan haji internasional. Di Arab Saudi, jemaah Indonesia harus bersaing dengan jemaah dari negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Jepang. Setiap negara melakukan penawaran atau bidding untuk mengamankan fasilitas terbaik. "Nah masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, katering, dan kendaraan," tuturnya. Secara umum, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, seharusnya semakin baik pula fasilitas yang didapatkan, seperti lokasi hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram. Namun, KPK menemukan anomali dalam dugaan korupsi BPKH ini. Diduga terdapat pengeluaran dana yang tinggi, namun fasilitas yang didapat jemaah justru di bawah standar. "Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Itu yang sedang kita dalami," ucap Asep mempertanyakan. Selain akomodasi, KPK juga menyoroti adanya dugaan penggunaan transportasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi harga yang telah dibayarkan. Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi BPKH, Bidik Fasilitas Katering Hingga Kargo Jemaah Haji Asep berharap penegakan hukum ini dapat memperbaiki kualitas layanan haji ke depannya, mengingat saat ini KPK juga tengah menyidik kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. "Jangan sampai uangnya lebih mahal tapi layanannya tidak sepadan dengan uangnya, artinya uang yang mahal tapi layanannya kurang baik," pungkasnya. Menanggapi sorotan yang mengarah ke lembaganya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan siap kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan KPK. Di sisi lain, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memberikan klarifikasi spesifik mengenai isu dugaan korupsi pengiriman barang jemaah haji (kargo) pada musim haji 1446 H yang menyeret nama anak perusahaan mereka, BPKH Limited. Fadlul menegaskan bahwa BPKH Limited didirikan untuk investasi langsung di ekosistem haji Arab Saudi, bukan sebagai penyelenggara jasa kargo. "BPKH Limited tidak melakukan penerimaan, pengangkutan, penanganan, dan pengawasan terhadap barang jamaah haji," jelas Fadlul. Ia memastikan bahwa sesuai kontrak, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas kendala operasional kargo di lapangan. Baca Juga: Korupsi Kuota Haji: KPK Periksa Dirjen Kemenag dan Mantan Pejabat KJRI Jeddah Fadlul juga menekankan bahwa keuntungan investasi dari anak usaha tersebut akan dikembalikan untuk kemaslahatan jemaah. "Seluruh keuntungan dari aktivitas investasi BPKH Limited, termasuk kerja sama komersial dengan pihak ketiga, akan dikembalikan kepada BPKH dalam bentuk dividen," tutup Fadlul. (*Red)