Bidik Skor 70 di Evaluasi Pro-SN Kalbar, Pemprov Incar Insentif Rp1 Triliun

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Pemprov Kalbar ) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek dan Program Strategis Nasional (Pro-SN) di Pontianak, Jumat (20/2/2026). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah, sekaligus mengejar peluang insentif dari pemerintah pusat yang mencapai Rp1 triliun melalui pelaksanaan Evaluasi Pro-SN Kalbar. Baca Juga: Pemprov Kalbar Dukung Pembentukan UPT Penataan Ruang Laut Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, menjelaskan bahwa evaluasi ini sangat krusial untuk mempersiapkan dokumen dan melengkapi data dukung. Kelengkapan data tersebut akan menjadi bahan penilaian resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Evaluasi menyeluruh ini kami lakukan pada rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan dokumen serta kelengkapan data dukung yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar penilaian kinerja daerah sekaligus penentuan insentif bagi provinsi dan kabupaten/kota berprestasi," kata Harisson di Pontianak, Jumat (20/2/2026). Dalam proses Evaluasi Pro-SN Kalbar ini, Pemprov menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan laporan yang detail. OPD tidak diperkenankan hanya melaporkan program secara umum. Laporan wajib menyertakan rincian kegiatan serta alokasi anggaran yang terukur dan dapat diverifikasi secara langsung. Menurut Harisson, validitas dan kelengkapan data menjadi kunci utama agar hasil laporan benar-benar mencerminkan kinerja nyata di lapangan. Pemprov Kalbar sendiri memasang target nilai evaluasi di atas angka 70 agar mampu bersaing di tingkat nasional dan mengamankan alokasi insentif kinerja dari pusat. Salah satu indikator penilaian yang menjadi fokus utama dalam Evaluasi Pro-SN Kalbar adalah program penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Baca Juga: Tekan Laju Inflasi Daerah, Pemprov Kalbar dan BI Gelar Pasar Murah di SERAMBI 2026 Poin maksimal pada indikator ini mensyaratkan agar program penanggulangan kemiskinan tercantum secara jelas dan eksplisit dalam dokumen perencanaan resmi sejak awal, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Jika program hanya muncul dalam dokumen perubahan, nilai indikator akan berkurang. Sementara jika tidak tercantum sama sekali, maka komponen penilaian tersebut tidak mendapatkan skor," katanya. Harisson menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini bukan sekadar formalitas administratif untuk mengejar nilai tinggi. Evaluasi ini difungsikan sebagai instrumen strategis untuk membenahi tata kelola perencanaan dan pelaporan pembangunan di Kalimantan Barat. "Ini bukan hanya soal skor, tetapi bagaimana kita menunjukkan kinerja yang nyata, terukur, dan terdokumentasi dengan baik," katanya memungkasi pemaparan. (*Red)