faktakalbar

BNPB Serahkan 252 Unit Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah

Penulis: Redaksi Sunday, 15 February 2026 📖 3 menit
BNPB Serahkan 252 Unit Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah
Faktakalbar.id, ACEH TENGAH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu (15/2/2026). Penyerahan simbolis ini bertujuan agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak sebelum memasuki bulan Ramadan. Baca Juga: Dikejar Deadline, 914 Unit Huntara Korban Bansor Bener Meriah Harus Rampung Lima Hari Lagi Penyediaan Huntara untuk Korban Bencana Aceh Tengah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat masa transisi dari darurat menuju pemulihan. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh BNPB sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini. “Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujar Haili Yoga. Komitmen Penanganan Profesional dan Terintegrasi Kehadiran Suharyanto di Aceh Tengah kali ini merupakan kunjungan keempat sejak akhir tahun 2025. Sejak awal bencana hidrometeorologi serta meningkatnya aktivitas Gunungapi Burni Telong, pihak BNPB terus memantau langsung proses penanganan di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran. “Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini. Termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” kata Suharyanto. Fasilitas Huntara di Tiga Kampung Sebanyak 252 unit Huntara untuk Korban Bencana Aceh Tengah ini tersebar di Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Bangunan tipe komunal ini telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar, antara lain: Sumur bor untuk akses air bersih. Sistem sanitasi dan pembuangan limbah yang memadai. Jaringan listrik gratis bagi para penghuni. Perlengkapan dasar seperti kasur, bantal, selimut, dan tikar. Baca Juga: Warga Korban Banjir Lhokseumawe Terima Dana Tunggu Hunian, Huntara Capai 80 Persen Selain fasilitas dari BNPB, Kementerian Sosial juga akan memberikan dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit untuk pemenuhan perabotan rumah tangga. “Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” jelas Suharyanto. Skema Dana Tunggu Hunian dan Huntap Bagi warga yang belum mendapatkan unit atau memilih menyewa tempat tinggal, tersedia skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. BNPB memastikan bahwa seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama dalam menerima bantuan. “Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegasnya. Terkait hunian tetap (huntap), Suharyanto memastikan setiap Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat atau berada di zona merah berhak mendapatkannya sesuai usulan pemerintah daerah. “Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” tambah Suharyanto. Pembangunan Huntara Sekolah Merespons aspirasi masyarakat mengenai kondisi tenda sekolah yang sudah tidak layak, BNPB berkomitmen untuk segera membangun huntara khusus bagi fasilitas pendidikan. Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dilakukan guna melengkapi sarana belajar mengajar. “Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” pungkas Suharyanto. (*Red)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK