BNPB Siapkan Langkah Mitigasi Kekeringan di Nusa Tenggara Barat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah teknis guna memitigasi potensi ancaman bencana kekeringan yang diprediksi melanda wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat fenomena El Nino.

Langkah kesiapsiagaan tersebut dibahas bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi NTB serta unsur Forkopimda dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan di Kota Mataram pada Jumat (24/7/2026).

Fenomena El Nino diprediksi mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2026 dan puncaknya diperkirakan terjadi pada akhir tahun.

Pemerintah pusat dan daerah menyepakati penguatan kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak kekeringan ekstrem di wilayah terdampak.

Salah satu upaya penanganan yang disiapkan meliputi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika masih terpantau potensi awan hujan di wilayah tersebut.

Pembangunan sumur bor berkedalaman minimal 100 meter menjadi fokus prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bagi daerah yang mulai mengalami kesulitan air bersih.

Fasilitas pendukung seperti instalasi pipa dan tandon air juga disalurkan agar distribusi air bersih dapat menjangkau pemukiman warga secara langsung.

Apabila wilayah terdampak memiliki kondisi topografi yang tidak memungkinkan dilakukan pengeboran maupun pipanisasi, opsi pemenuhan air bersih akan dialihkan melalui armada mobil tangki air.

“BNPB sepakat dengan gubernur dan para bupati dan walikota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diakibatkan El Nino, kita sepakat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.

“Melalui langkah mitigasi antara lain, sebelum terjadi bencana kekeringan adalah dengan operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki air, dan ada beberapa peralatan logistik,” imbuhnya.

“Yang utama adalah sumur bornya, karena sumur untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi jika digali tidak ada air, pipanisasi tidak bisa karena daerahnya sangat kering, satu-satunya jalan keluar dengan distribusi air bersih menggunakan tangki air,” tutur Suharyanto.

Penanggulangan bencana di NTB kini telah dimasukkan ke dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029.

“Rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagi kami betul-betul luar biasa dengan adanya komitmen menggembirakan, karena untuk bencana ini gubernur sudah masuk dalam pembahasan RPJMD per lima tahun,” tegas Suharyanto.

“Hal ini mungkin menjadi contoh bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, yang masihh belum memasukan atau mempertimbangkan adanya kajian risiko bencana,” pungkasnya.

Sejumlah perlengkapan seperti pompa air, tandon, hingga paket sembako turut didistribusikan kepada daerah yang telah memunculkan status siaga darurat kekeringan.