BNPB Tawarkan Opsi Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu bagi Korban Banjir Aceh Utara

Faktakalbar.id, ACEH UTARA – Penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan progres positif. Hingga 15 Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah memproses pembangunan huntara (hunian sementara) sebanyak 4.404 unit dari total 27 kecamatan yang terdampak. Baca Juga:  Kejar Target Sebelum Puasa, BNPB Kebut Pembangunan 711 Huntara di Lima Kecamatan Aceh Utara Dalam masa transisi menuju hunian tetap (huntap) ini, pemerintah memberikan keleluasaan bagi warga korban bencana untuk memilih bentuk bantuan tempat tinggal sementara. Plt Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kol. Inf. Hery Setiono, menjelaskan dua opsi yang tersedia. Pilih Huntara atau Uang Tunai Opsi pertama adalah menempati fasilitas huntara yang disediakan pemerintah. Opsi kedua, warga dapat memilih tinggal sementara menumpang di rumah kerabat atau menyewa tempat dengan dukungan finansial dari pemerintah. "Sebagai bentuk keleluasaan bagi warga terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap, BNPB memberikan pilihan untuk menempati huntara atau tinggal sementara bersama keluarga di rumah kerabat dengan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar 600 ribu rupiah per bulan," ungkap Hery. Berdasarkan data per pertengahan Januari 2026, BNPB telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) tersebut kepada 4.840 Kepala Keluarga (KK). Validasi Data Terus Berjalan Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, rencana pembangunan hunian tetap (huntap) juga terus dimatangkan. Tercatat rencana huntap insitu (di lokasi asal) sebanyak 4.569 unit dan huntap relokasi sebanyak 635 unit. Baca Juga: Target 6 Hari Rampung, 400 Verifikator Gabungan Sisir Lokasi Bencana Aceh Tamiang Hery menegaskan bahwa data ini bersifat dinamis. Setelah pembangunan huntara tahap pertama sebanyak 711 unit selesai, pihaknya akan kembali melakukan validasi data lapangan. "Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan, pembangunan huntara dapat ditambahkan sesuai hasil pendataan lanjutan," jelasnya. Pemutakhiran data terus dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga terdampak di lapangan. (*Red)