BNPB Tetapkan 6 Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla 2026, Terapkan Strategi Berlapis

Faktakalbar.id, PEKANBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi telah memetakan enam provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar prioritas penanganan Karhutla 2026. Penetapan status prioritas tersebut diiringi dengan penyiapan sejumlah strategi mitigasi taktis berlapis guna mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan berskala masif. Baca Juga: Menko Polkam Pimpin Apel Antisipasi Karhutla Riau di Pekanbaru Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam agenda Apel Kesiapsiagaan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Kamis (5/3/2026), mengungkapkan bahwa fokus utama penanganan Karhutla 2026 akan dipusatkan di daratan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hal ini merujuk pada regulasi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. "Ada enam provinsi prioritas penanganan Karhutla, sesuai inpres nomor 1 tahun 2020. Sumatra ada Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, sementara itu Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," ungkap Suharyanto. Ia menjelaskan bahwa catatan historis penanggulangan bencana dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang sangat positif berkat kolaborasi erat pusat dan daerah. "Tujuh tahun kebelakang ini tidak ada kebakaran besar seperti tahun 2019. Tahun 2023 ada El Nino, namun Indonesia bisa mengatasinya," ucap Kepala BNPB. Untuk strategi operasional tahun ini, BNPB menetapkan tiga skema berlapis. Langkah pertama adalah memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah rawan selagi masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan. Operasi penyemaian awan ini bukan sekadar untuk memadamkan titik api, melainkan dimanfaatkan secara strategis untuk mengisi ketersediaan cadangan air di berbagai embung dan kanal. "Kami sudah melaksanakan OMC. Ketika masih ada pertumbuhan awan hujan, paling efektif efisien apabila ada kebakaran didatangkan hujan, api bisa padam," tuturnya. Sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026, sebanyak 27 ton bahan semai telah disebar di atas langit Provinsi Riau melalui 27 sorti penerbangan. Baca Juga: Asap Tebal Masih Mengepul, Polisi Sisir 4 Kecamatan Zona Merah Karhutla di Kubu Raya Langkah kedua, apabila curah hujan berkurang drastis akibat masuknya musim kemarau, komando operasi pemadaman akan dialihkan ke Satuan Tugas (Satgas) Darat. "Jika curah hujan semakin kurang karena masuk musim kemarau, susah didatangkan lagi hujan lewat OMC, ada Satgas Darat sudah bekerja, telah terbentuk Satgas Darat gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Mereka sudah memiliki peralatan," kata Suharyanto. Sementara itu, langkah ketiga merupakan tindakan pemungkas jika metode OMC dan Satgas Darat kewalahan menghadapi skala sebaran api. "Upaya terakhir jika OMC dan Satgas tidak bisa dilakukan karena api terlanjut besar, kita dukung dengan operasi helikopter water bombing," lanjutnya. Suharyanto menutup penjelasannya dengan menyebutkan bahwa hingga awal Maret ini, baru Provinsi Riau yang secara resmi mengajukan status permintaan bantuan teknis kepada pemerintah pusat. "Sampai awal Maret ini baru Provinsi Riau yang meminta bantuan kepada pemerintah pusat, sehingga hari ini Pak Menko Polkam hadir di Riau memimpin langsung," pungkasnya. (*Red)