Bobol Rp2,3 Miliar! Skandal Korupsi Kredit Mikro BRI Pontianak Seret 2 Oknum Polresta Pontianak

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Praktik "bancakan" uang negara di tubuh bank pelat merah kembali terkuak dengan fakta yang mencengangkan. Skandal dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) di BRI Cabang Pontianak Unit Sungai Kakap tidak hanya menyebabkan kas negara bobol hingga Rp2,39 miliar, tetapi juga menyeret aparat penegak hukum ke balik jeruji besi. Total tersangka dalam kasus ini ternyata berjumlah enam orang. Empat orang warga sipil telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, sementara dua tersangka lainnya adalah oknum anggota aktif Polresta Pontianak. Baca Juga:  Skandal Korupsi Kredit Mikro BRI di Pontianak: Total 6 Tersangka, Dua Oknum Polresta Pontianak Ikut Terseret Aparat Terlibat, Negara Merugi Keterlibatan dua oknum polisi dalam sindikat pembobolan bank ini menjadi sorotan tajam. Di saat institusi Polri gencar memberantas korupsi, dua anggotanya di Pontianak justru diduga ikut bersekongkol dalam manipulasi kredit fiktif tersebut. Keduanya kini dikabarkan telah ditahan di Mapolresta Pontianak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, empat tersangka sipil yang terdiri dari pegawai bank dan calo telah lebih dulu dijebloskan ke sel tahanan oleh Kejari Pontianak pada 26 November 2025. Mereka adalah MFV dan CJ (Mantri Bank/orang dalam) serta RMN dan MNS (calo). Modus Operandi: 59 Debitur 'Akal-akalan' Berdasarkan hasil audit internal, sindikat gabungan sipil dan aparat ini berhasil menggasak uang negara sebesar Rp2.397.009.777. Modus yang digunakan adalah dengan mengajukan kredit atas nama 59 debitur sepanjang periode 2023 hingga 2024. Dokumen persyaratan dimanipulasi sedemikian rupa, prosedur verifikasi ditabrak, dan dana dicairkan untuk kemudian dibagi-bagi. Akibatnya, puluhan kredit tersebut macet total dan meninggalkan kerugian miliaran rupiah bagi negara. Terbongkarnya kasus yang menyeret oknum Polresta Pontianak ini menjadi ujian berat bagi integritas penegakan hukum di Kalimantan Barat. Publik kini menuntut proses hukum yang transparan dan tanpa pandang bulu, memastikan seluruh pelaku baik yang berdasi maupun yang berseragam mendapatkan hukuman setimpal. Baca Juga:  Bertemu di Moskow, Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir dan Dukung Indonesia Masuk BRICS (*Mira)