Buka Rapim POM Kalbar, Gubernur Ria Norsan Tekankan Persatuan dan Penerapan Hukum Adat

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan , secara resmi membuka agenda Rapat Pimpinan (Rapim) Persatuan Orang Melayu (POM) se-Kalimantan Barat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus ini berlangsung di Pendopo Gubernur pada Sabtu (27/12/2025). Baca Juga: Hadiri Sajadah Fajar di Tebas, Gubernur Ria Norsan Salurkan Bantuan Dana Hibah Ratusan Juta Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya menjaga soliditas di antara berbagai organisasi masyarakat berbasis Melayu yang ada di daerah ini. Ia mengingatkan bahwa keberagaman organisasi harus menjadi kekuatan kolektif, bukan justru menjadi pemicu perpecahan internal. "Di Kalimantan Barat ini ada banyak organisasi Melayu. Saya berharap seluruh organisasi ini ayo kita bersatu padu. Jangan sampai kita terpecah belah karena ego masing-masing. Kalau kita banyak tapi terpecah, itu tidak ada artinya. Mari kita bersatu, insyaAllah kekuatannya akan menjadi sangat besar," ujar Ria Norsan. Filosofi Batu Karang Gubernur Ria Norsan juga memberikan pesan filosofis kepada peserta Rapim POM Kalbar. Ia berharap masyarakat Melayu memiliki ketahanan mental dan prinsip yang kuat dalam menghadapi dinamika zaman, tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang tidak jelas. "Jangan sampai masyarakat Melayu ini seperti buih di lautan. Jumlahnya memang banyak, tapi sangat mudah diombang-ambingkan oleh arus dan ombak. Jadilah seperti batu karang; tetap kokoh, tetap kuat, dan tidak goyah meskipun terus-menerus diterpa ombak besar," tegasnya. Selain isu persatuan, Gubernur juga menyoroti tentang penerapan hukum adat. Ia meminta agar implementasi hukum adat dilakukan dengan bijak dan penuh adab, serta tidak dipaksakan kepada pihak luar yang belum memahami konteks aturan tersebut. "Hukum adat ini sebenarnya diperuntukkan bagi internal suku tersebut, untuk orang Melayu itu sendiri. Kita harus bijak, jangan sampai kita menghakimi orang lain di luar kita yang mereka sendiri belum mengetahui atau memahami hukum tersebut. Jalankan dengan adab yang baik sebagaimana ciri khas Melayu," tambah Ria Norsan. Baca Juga: Tinjau Gereja di Pontianak, Gubernur Ria Norsan Pastikan Stabilitas Keamanan Natal dan Tahun Baru Perkuat Marwah Melayu Kegiatan yang mengusung tema sinergitas pemajuan kebudayaan ini juga diisi dengan pelantikan pengurus pusat Puan Melayu periode 2025-2030 serta sejumlah pengurus daerah tingkat kabupaten/kota. Gubernur berpesan agar para pengurus tetap menghormati Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) sebagai induk organisasi. "Mudah-mudahan yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah dengan baik. Ingatlah untuk tetap berdiri di bawah naungan MABM sebagai orang tua kita semua, agar arah gerak kita tetap selaras," pungkasnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP POM Kalbar, Agus Setiadi, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis demi menjaga martabat dan marwah kebudayaan. "Melayu harus memiliki marwah. Melalui sidang pleno selama dua hari ini, kita akan menghasilkan visi yang baik agar orang Melayu tidak terpecah dan tetap satu tujuan," kata Agus Setiadi. Dukungan serupa disampaikan Walikota Pontianak, Edi Kamtono, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menilai karakteristik Kota Pontianak sangat lekat dengan adab Melayu. “Semoga pelantikan ini mampu meningkatkan nilai-nilai luhur Melayu dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Edi Kamtono. Agenda Rapim POM Kalbar ini turut dihadiri oleh Sultan Pontianak Syarif Melvin Alkadrie, jajaran Forkopimda, serta perwakilan tokoh dari MABM, MABT, DAD, dan MUI Kalbar. (*Red)