Buka Seminar Kajian Akademis, Gubernur Ria Norsan Dukung Penuh Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Faktakalbar.id, SINTANG – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan , menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Pernyataan tegas ini disampaikan saat membuka seminar penyusunan kajian akademis pembentukan DOB tersebut yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu (13/12/2025). Baca Juga: Bungkam Krisantus, Sutarmidji Pertanyakan Kerja DPR RI dalam Rencana Pemekaran Kapuas Raya Dalam pandangannya, pemekaran wilayah di Kalimantan Barat bukan sekadar keinginan politis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Hal ini didasarkan pada luas wilayah provinsi yang sangat besar serta tantangan geografis yang kompleks, termasuk panjangnya garis perbatasan negara. “Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan wilayah yang sangat luas serta perbatasan negara sepanjang kurang lebih 924 kilometer. Dengan kondisi tersebut, sudah sewajarnya Kalimantan Barat segera dimekarkan,” ujar Ria Norsan. Siapkan Anggaran Selama Tiga Tahun Gubernur Ria Norsan berharap rencana pemekaran yang telah disuarakan sejak era Gubernur Usman Ja’far, Cornelis, hingga Sutarmidji ini dapat terealisasi pada masa kepemimpinannya. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah provinsi telah mengambil langkah konkret baik secara administratif maupun anggaran. “Saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, mudah-mudahan di zaman saya ini pemekaran Provinsi Kapuas Raya bisa terwujud. Bahkan persetujuan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius, juga telah saya tandatangani,” tegasnya. Dukungan tersebut diperkuat dengan penandatanganan kesiapan pembiayaan. Pemprov Kalbar berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional Provinsi Kapuas Raya selama tiga tahun pertama setelah terbentuk. Terkait moratorium DOB yang masih berlaku, Norsan tetap optimistis dengan merujuk pada pemekaran wilayah Papua. Ia meminta para akademisi menyusun kajian yang komprehensif agar dapat meyakinkan pemerintah pusat. “Tolong disiapkan kajian akademisnya dengan sangat matang, dengan argumentasi yang kuat dan rasional agar dapat diterima oleh pemerintah pusat,” pesannya. Norsan menambahkan, pemekaran ini akan mendorong pemerataan pembangunan. Kalbar induk dapat fokus pada wilayah pesisir, sedangkan Kapuas Raya fokus pada percepatan pembangunan wilayah pedalaman. “Saya selaku Gubernur tidak hanya mendukung 100 persen, tetapi 1.000 persen agar Provinsi Kapuas Raya ini benar-benar terwujud,” pungkasnya. Kolaborasi Lintas Daerah Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, selaku tuan rumah, mengapresiasi kehadiran Gubernur, Ketua DPD RI Daud Yordan, serta perwakilan dari Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Baca Juga: Kaum Muda Kapuas Raya: Jangan Terjebak Opini, Mari Kawal Pembangunan Kalbar Ia menyoroti bahwa seminar ini diinisiasi oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan pendanaan mandiri, bukan dari APBD. Hal ini menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat sipil. “Ibarat menanam, kita menyiram yang sudah layu dan menghidupkan kembali yang sudah padam,” ujar Gregorius. Bupati Sintang juga menekankan pentingnya kekompakan dan satu visi antar-kepala daerah di wilayah timur Kalbar agar perjuangan ini tidak kandas di tengah jalan. “Jangan sampai upaya ini gagal hanya karena kurangnya komunikasi. Administrasi yang sudah lengkap jangan sampai gugur karena kita tidak seirama. Antara gendang dan tari harus seirama. Kepentingan kita harus sama,” tegas Gregorius. Acara diakhiri dengan penyerahan draf dokumen kajian akademis dari Ketua Panitia kepada Gubernur Kalbar dan para bupati di wilayah cakupan calon provinsi baru tersebut. (rfa/ica)