Bungkam Krisantus, Sutarmidji Pertanyakan Kerja DPR RI dalam Rencana Pemekaran Kapuas Raya

PONTIANAK - Calon Gubernur Kalimantan Barat Nomor Urut 1, Sutarmidji membungkam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor Urut 2, Norsan – Krisantus dalam debat publik ketiga, Senin (18/11/2024). Hal ini bermula saat dirinya ditanyakan mengenai pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan alokasi anggaran jembatan di Kabupaten Ketapang yang dirasa tidak adil. Dirinya justru kembali mempertanyakan apa yang dikerjakan DPR RI mengingat Krisantus pernah menjabat di sana. “Kementerian Dalam Negeri sudah diberikan Bintang satu. Harusnya yang bertanya itu saya. Apa yang dibuat oleh anggota DPR RI dari dapil 2 Kalbar? Untuk buat provinsi itu harus denga Undang-Undang, yang buat Undang-Undang itu DPR bersama Presiden. Bukan gubernur,” ujarnya dalam debat. Dirinya menambahkan, jika gubernur dan wakil gubernur bisa membentuk Undang-Undang pemekaran provinsi, ia dan Ria Norsan yang saat itu adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan melakukannya sejak awal. “Kalau gubernur boleh mekarkan provinsi, sejak kami dilantik saya rasa saya dan Pak Ria Norsan sudah mekarkan. Jadi, yang kita tanyakan, apa kerja anggota DPR RI tidak membuat Undang-Undang pemekaran Kapuas Raya,” tuturnya. Berkaitan dengan alokasi anggaran jembatan yang dirasa tidak adil, dirinya menyampaikan bahwa semua itu dihitung berdasarkan kebutuhan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam masa Covid – 19 kemarin, setiap daerah perlu dibagikan secara merata alokasi dananya. “Yang kita bangun bukan teori, tapi kebutuhan. Kalau Ketapang butuh besar, kita beri porsi besar. Kalau Pontianak tidak butuh porsi besar, tidak kita berikan besar. Itu yang dikatakan adil,” ucapnya. (mro)