Bupati Pati Ditangkap KPK, Warga: Doa Kami Terjawab

Faktakalbar.id, NASIONAL - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (20/1/2026). Aksi ini merupakan respons langsung masyarakat atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Massa aksi menilai penangkapan orang nomor satu di Pati tersebut sebagai titik terang di tengah keprihatinan daerah. Warga merasa ironis karena dugaan praktik korupsi terjadi justru saat masyarakat Pati sedang berjuang menghadapi bencana banjir. Koordinator AMPB, Harno, dalam orasinya menyatakan pihaknya terkejut namun sekaligus lega atas tindakan tegas lembaga antirasuah tersebut. Ia menyebut penangkapan ini membuka peluang perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya. Baca Juga:  Jadi Tersangka KPK, Bupati Pati Sudewo Mengaku Dikorbankan "Tertangkapnya Sudewo melalui OTT KPK harus menjadi titik awal untuk membersihkan Pemkab Pati dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," tegas Harno di hadapan massa aksi. Dugaan Jual Beli Jabatan KPK menduga Sudewo terlibat dalam praktik korupsi jual beli jabatan perangkat desa. Kasus ini memicu kemarahan publik karena mencederai integritas birokrasi yang seharusnya melayani rakyat. Perwakilan AMPB lainnya, Syaiful Huda, menegaskan bahwa langkah KPK ini membuktikan hukum masih tegak. Ia menganggap peristiwa ini sebagai validasi atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa terabaikan. "Terima kasih kepada KPK yang telah mendengar aspirasi kami dan warga Pati. Menangkap seorang bupati tentu bukan pekerjaan mudah. Ini menunjukkan KPK masih berdiri di barisan rakyat," ujar Syaiful. Massa aksi berjanji akan terus memantau jalannya proses hukum hingga tuntas. Mereka menuntut reformasi total dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Pati agar praktik serupa tidak terulang kembali di masa depan. Baca Juga:  KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT "Ini (OTT Bupati Pati) bukan akhir perjuangan kami. Kami akan mengawal proses hukum kasus ini sampai vonis pengadilan. Selain itu, reformasi birokrasi di Kabupaten Pati harus menjadi agenda utama ke depan," tambah Syaiful. KPK saat ini masih terus mendalami kasus ini dan telah mengamankan sejumlah barang bukti . Warga berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya. (*Sari)