Dorong Kemandirian Organisasi, Bupati Sujiwo Alokasikan Hibah Rp8,8 Miliar untuk BKMT

Faktakalbar.id,KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT ) dalam pembangunan manusia sekaligus mendorong kemandirian organisasi keagamaan pada Senin (09/2/2026). Baca Juga:  Bupati dan Wakil Kubu Raya Sujiwo dan Sukiryanto Bersama Tim Gabungan Karhutla Tinjau Lokasi Kebakaran di Samping SMAN 4 Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di Gedung Dakwah Khodijah, Jalan Angkasa Pura II, Kecamatan Sungai Raya. Dalam arahannya, Sujiwo mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam dua tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran hibah bantuan sosial yang cukup besar bagi majelis taklim. Pada APBD tahun 2025 dan 2026, total bantuan yang disalurkan mencapai hampir Rp9 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan pemberdayaan. “Alhamdulillah dua tahun APBD ini, 2025 dan 2026, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bisa menganggarkan hampir Rp9 miliar, tepatnya Rp8,8 miliar, untuk bantuan hibah bansos kepada Majelis Taklim Permata, pengurus cabang, dan pengurus daerah,” ungkap Sujiwo. Ia mengapresiasi kehadiran pengurus dari tingkat daerah hingga cabang yang dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun masyarakat, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Pertemuan ini merupakan kali ketiga bagi Sujiwo bersama BKMT sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Kubu Raya. Sujiwo berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima, bahkan dikembangkan menjadi dana produktif yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Baca Juga:  Dinilai Tak Pro Rakyat Kecil dan Minim CSR, Bupati Kubu Raya Berlakukan Moratorium Ritel Modern “Pesan saya kepada seluruh penerima bantuan hibah bansos, agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Syukur-syukur dana bantuan itu menjadi dana yang produktif,” tuturnya. Dukungan terhadap BKMT ini ditegaskan bukan semata untuk kegiatan dakwah, melainkan bagian dari strategi percepatan pembangunan nonfisik. Pemerintah daerah memandang pembangunan manusia sebagai pilar utama yang harus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. (FR)