Cakupan Jamsostek di Sambas Masih Rendah, Disnaker Kalbar Dorong Sinergi Semua Pihak

Faktakalbar.id, SAMBAS – Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus, menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kabupaten Sambas. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Universal Coverage Jamsostek ( UCJ ) yang digelar bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak di Hotel Pantura , Rabu (27/8/2025). “Sambas ini kita pilih karena berdasarkan data, cakupan Jamsostek di sini baru 24 persen, termasuk yang paling rendah di Kalbar. Melalui kegiatan ini kita ingin membangun kesamaan persepsi dan merumuskan langkah komprehensif untuk meningkatkan cakupan kepesertaan,” katanya. Ia menjelaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif, mulai dari pemerintahan desa, tenaga honorer, penyelenggara RT/RW, guru, tenaga kesehatan, hingga sektor jasa konstruksi dan perkebunan. Baca Juga:   KMKS Desak Pemda Sambas Klarifikasi Isu Pokir 28 Persen APBD Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,16 miliar pada 2025 untuk melindungi pekerja rentan di 14 kabupaten/kota, termasuk Sambas. “Pada 2026 nanti, kita kembali siapkan Rp2 miliar untuk pekerja rentan dan Rp2 miliar untuk pekerja perkebunan sawit. Namun, tentu kita butuh data usulan dari kabupaten/kota, termasuk Sambas,” jelasnya. Menurut Hermanus, Instruksi Presiden 2021 juga mewajibkan kepala daerah menyusun regulasi sekaligus mengalokasikan anggaran bagi pekerja bukan penerima upah agar terlindungi dalam program jaminan sosial. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Sambas tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga menganggarkan dana khusus untuk memperluas cakupan. Baca Juga:  KMKS Desak Transparansi Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas “Target nasional kita 65,77 persen pada 2029-2030. Ini tidak mungkin tercapai hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Sambas,” tegasnya. Hermanus juga mengakui masih ada tantangan berupa minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, ia mendorong BPJS untuk lebih gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa. “Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita dapat membangun strategi yang tepat dan efektif dalam meningkatkan cakupan Jamsostek, tidak hanya di Sambas tetapi juga di seluruh Kalimantan Barat,” pungkasnya. (DNS)