Pemerintah Perkuat Sinergi Penanggulangan Karhutla di Kalbar

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Menko Polkam ) Djamari Chaniago memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Kamis (16/4/2026). Apel gabungan ini digelar secara khusus untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran yang diprediksi meningkat drastis pada musim kemarau tahun ini. Baca Juga:  Update Karhutla Kalbar: Luasan Lahan Terbakar Meningkat, Mempawah dan Sambas Terparah Kegiatan apel kesiapsiagaan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh kepala daerah tingkat kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Dalam arahan resminya di hadapan para peserta apel, Menko Polkam menegaskan bahwa karakteristik lahan gambut di wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan paling serius dalam proses pemadaman di lapangan. “Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan,” tegas Djamari. Ia memaparkan bahwa api yang merambat di bawah permukaan tanah gambut membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit. Kondisi lapangan ini diperparah oleh rilis data prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan cuaca yang jauh lebih kering, sehingga risiko bencana memuncak pada semester kedua. Baca Juga:  Waspada Karhutla! BMKG Prediksi Cuaca Kalbar Dominan Berawan Sepekan ke Depan Hingga tanggal 31 Maret 2026, total luas lahan yang terbakar di wilayah Kalbar telah menembus angka 10.600 hektare. Titik api menyebar di sejumlah kabupaten rawan seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang hadir dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya langkah antisipasi dini, khususnya melalui operasi udara. “Sebelum kebakaran terjadi, BMKG telah memberikan peringatan, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tren kebakaran sebenarnya menunjukkan penurunan berkat koordinasi lintas sektor yang terus membaik. “Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Kita harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini,” ungkapnya. Ia juga mendorong kepala daerah segera merilis status darurat agar akses bantuan dari pusat terbuka lebar. “Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting, status siaga segera ditetapkan agar langkah-langkah penanganan bisa dipercepat,” tegasnya. Merespons arahan dari pemerintah pusat terkait upaya percepatan penanggulangan karhutla di Kalbar, Gubernur Ria Norsan memastikan komitmen penuh jajarannya. Pihaknya menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan masyarakat. Pengawasan terhadap area konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan juga akan diperketat. “Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara Pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” tegas Norsan. Norsan berjanji akan mempercepat proses administrasi demi memuluskan tahapan penanggulangan karhutla di Kalbar melalui bantuan pusat. “Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar. Saat ini kami juga sedang mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti teknologi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dioperasikan,” tambahnya. Mengakhiri arahannya, ia mengajak seluruh masyarakat ikut aktif menjaga lingkungan sekitar. “Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalimantan Barat yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. (*Red)