Cuma Obral Smelter Awal? Hilirisasi Bauksit Terancam Gagal Beri Nilai Tambah Maksimal Bagi Daerah Penghasil

Lonjakan nilai investasi pengolahan mineral yang disumbang oleh sektor hilirisasi bauksit berimbas langsung pada penyerapan tenaga kerja nasional hingga mencapai 742.263 orang sepanjang kuartal II 2026.

Secara total, akumulasi penyerapan tenaga kerja dari seluruh kegiatan investasi sektor ini selama Januari hingga Juni 2026 menyentuh angka 1.448.862 orang.

Secara keseluruhan, sektor hilirisasi berkontribusi sebesar Rp152,7 triliun atau menyumbang 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya dampak ekspansi pemurnian mineral terhadap pembukaan lapangan kerja baru.

"Dan ini, kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen," ungkap Rosan.

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, parlemen mengingatkan agar lonjakan angka investasi ini tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pemurnian awal saja.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk mengawal integrasi dari pemurnian awal menuju pengolahan produk turunan yang berlapisan nilai tambah tinggi.

"Oleh karena itu, kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti oleh pengembangan industri hilir dari bauksit lebih lanjut, agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk hilir bauksit," tuturnya.

Di samping itu, Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menyoroti urgensi keadilan pembagian hasil ekonomi bagi daerah yang menjadi tempat beroperasinya industri ekstraktif tersebut.

"Terkait capaian ini perlu diapresiasi. Meski begitu tren ini jangan hanya bersifat sementara tapi harus konsisten dan bila perlu bisa ditingkatkan," kata Syarif.

Syarif menegaskan agar momentum pertumbuhan investasi ini selaras dengan pemenuhan hak keuangan daerah penghasil sumber daya alam.

"Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kita perlu menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya, dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau diutangi terus serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku," ujar dia.