Dana Transfer Pusat Berkurang Rp 522 Miliar, Sekda Harisson Minta Program CSR Kalbar Lebih Optimal

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sekretaris Daerah ( Sekda ) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan ini berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (9/12/2025). Baca Juga: TKD Kalbar Turun Rp522 M, Sekda Harisson: Imbas Temuan BPKP dan Program Pusat Rakor ini digelar sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan CSR yang terencana, terarah, dan bersinergi dengan program pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Harisson menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi daerah. Ia mengungkapkan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan. "Seperti diketahui Dana transfer ke Daerah yakni belanja untuk APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu dikurangi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2026 nanti dikurangi sebesar Rp 522 Miliar," ungkap Harisson. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun, Harisson mengakui bahwa efisiensi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengingat belanja pemerintah memiliki pengaruh sekitar 30 persen terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, Sekda menekankan pentingnya peran serta sektor swasta melalui optimalisasi dana CSR. Ia berharap perusahaan dapat mengisi celah kebutuhan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor vital yang masih membutuhkan perhatian serius. "Di satu sisi infrastruktur kita masih hancur, begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain ini kita masih perlu banyak anggaran atau bantuan. Untuk itu kami benar-benar mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan atau yang disebut dengan CSR," jelasnya. Harisson meminta agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat dapat menyelaraskan program sosial mereka dengan perencanaan pemerintah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini bertujuan agar Rakor CSR Kalbar menghasilkan program yang tepat sasaran. "Terima kasih atas CSR yang sudah diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Mari kita terus sempurnakan CSR ini agar nanti bisa benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat," harapnya. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat merumuskan program CSR tahun 2026 yang selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Baca Juga: Didemo Mahasiswa Soal Pemerataan Pembangunan, Sekda Harisson Beberkan Alur Panjang Proyek Fisik di Kalbar Fokus utamanya adalah sektor yang mendorong transformasi sosial dan ekonomi, meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat. "Silahkan nanti diberikan masukan pada rapat ini, bagaimana caranya supaya CSR ini bisa benar-benar bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat di Kalimantan Barat," pinta Harisson menutup sambutannya. Sinergi melalui Rakor CSR Kalbar ini diharapkan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bagi pemerintah, target pembangunan dapat tercapai. Bagi masyarakat, akses layanan dasar dan pendapatan meningkat. Sedangkan bagi perusahaan, hal ini akan meningkatkan reputasi serta menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. (Irf/Irm)