Dapur MBG Rasau Jaya 1 Belum Beroperasi Setahun: Bangunan APBN Menganggur Tanpa Kepastian

Faktakalbar.id, KUBU RAYA  – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Desa Rasau Jaya 1 , Kabupaten Kubu Raya, hingga kini belum beroperasi. Dapur MBG Rasau Jaya 1 ini dibangun menggunakan anggaran APBN melalui Badan Gizi Nasional ( BGN ). Kondisi ini memicu pertanyaan masyarakat karena bangunan, kendaraan operasional, dan peralatan dapur sudah lengkap, namun tidak dimanfaatkan. Pantauan di lapangan menunjukkan bangunan dapur yang berdiri di tanah milik Koramil tersebut tampak tertutup dan tidak ada aktivitas apapun, menimbulkan kesan proyek tersebut terbengkalai. Warga khawatir potensi pemborosan anggaran negara karena fasilitas yang sudah lengkap tersebut tidak difungsikan. Kepala Desa Rasau Jaya 1 , Suwono , menyayangkan kondisi ini. Ia menyebut pihak desa sudah berulang kali mempertanyakan kejelasan operasional SPPG, namun belum mendapat kepastian jadwal. "Sudah satu tahun lebih Dapur MBG Rasau Jaya 1 ini belum beroperasi, sedangkan penerima manfaat sudah menunggu," kata Suwono kepada Fakta Kalbar, Rabu, (19/11/2025). Baca Juga:   Kejar Target MBG, Bupati Karolin Sentil Pengelolaan Limbah: Baru 4 Dapur di Landak Punya IPAL Ia menambahkan bahwa desa sudah menerima bantuan pendukung seperti jalan dan filter air dari Pemda, namun kejelasan dari BGN tak kunjung tiba. "Warga bertanya-tanya, ini sebenarnya kapan mulai berjalan dan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya. Suwono juga mencatat bahwa bangunan ini merupakan dapur yang pertama kali dibangun di Kalimantan Barat menggunakan APBN. Menanggapi hal ini, Kepala BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi , menjelaskan bahwa SPPG Rasau Jaya 1 memiliki mekanisme pengoperasian yang kompleks. “SPPG yang dibangun BGN itu prosesnya lebih panjang karena menggunakan uang negara, berbeda dengan mitra mandiri yang pakai dana pribadi,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025). Agus menyebut bahwa secara prinsip tidak ada titik dapur yang dihapus. Namun, operasional masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk penentuan penerima manfaat dan mekanisme pemerataan. "Ini bukan hanya terjadi di Kalbar, tapi juga di banyak provinsi lain di Indonesia," katanya, menepis kekhawatiran terkait Bangunan APBN Menganggur tersebut. Baca Juga:  Petaka Soto Sayur MBG, Puluhan Siswa Maniamas Tumbang! Dapur SPPG Ngabang Resmi Disetop Meski demikian, kondisi infrastruktur yang tidak difungsikan memunculkan pertanyaan lebih luas soal tata kelola program MBG. Minimnya informasi resmi dan ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menimbulkan kesan BGN lebih mengutamakan dapur mitra mandiri. Pihak desa sangat berharap BGN segera memberikan kepastian jadwal operasional agar Bangunan APBN Menganggur ini bisa segera memberi manfaat bagi masyarakat. (Dhn)