Data Kemenaker dan Pengakuan Gubernur Kalbar soal PHK: Mana yang Lebih Akurat?

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan setelah data dari Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menyebut provinsi Kalbar termasuk dalam enam besar provinsi dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia. Data tersebut dirilis pada Jumat, (5/9/2025). Namun, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara tegas meragukan akurasi informasi itu. Baca Juga: Harisson Nyatakan Kalbar Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Penetapan Upah Minimum dan Penanganan Potensi PHK Ia berpendapat bahwa kondisi nyata di lapangan tidak sejalan dengan data yang disajikan oleh Kemenaker. "Saya sudah cek langsung ke lapangan dan diskusi dengan BPS. Di Kalbar, tidak terlihat gejala PHK massal yang begitu mencolok. Tidak ada pabrik besar yang tutup atau gelombang pemutusan besar-besaran." ujar Ria Norsan. Meskipun meragukan data tersebut, Gubernur tidak menampik bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan. Baca Juga: Imbas Penurunan Pasar Eropa, Satu Perusahaan di Sanggau PHK 1.412 Karyawan Pemerintah Provinsi terus berupaya melakukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah peningkatan angka PHK. "Artinya, kebijakan ekonomi kita masih mampu menahan guncangan. Tapi tetap, kita tidak boleh lengah," ujar Ria Norsan, menekankan pentingnya kewaspadaan dan upaya berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun tidak ada PHK massal, pemerintah tetap memantau dan mengambil tindakan preventif untuk memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap stabil di masa depan. Baca Juga: Warga dan Tokoh Adat Datangi PT SBW, Protes PHK Sepihak Mantan Satpam (*Red)