Data Kemiskinan Kalbar Maret 2025: Angka Turun Tipis, Tapi Kesenjangan Melebar dan "Jeratan" Pengeluaran Rokok Masih Tinggi

Faktaktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT  – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat per Maret 2025. Pada grafik, jumlah penduduk miskin memang tercatat menurun. Namun, bedah data lebih dalam menunjukkan realitas ekonomi yang masih rapuh: garis kemiskinan yang terus mendaki, tingginya ketergantungan pada komoditas pangan, serta melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2025 tercatat sebanyak 330,95 ribu orang. Baca Juga:  Bank Kalbar Kubu Raya Salurkan BSPS Rp20 Juta/Penerima, Percepat Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Angka ini berkurang sekitar 3,04 ribu orang dibandingkan kondisi September 2024. Secara persentase , tingkat kemiskinan turun tipis 0,09 persen poin menjadi 6,16 persen. Meski tren jumlah penduduk miskin menurun, "biaya" untuk tidak disebut miskin justru semakin mahal. Garis Kemiskinan (GK) per Maret 2025 naik sebesar 1,89 persen menjadi Rp622.882 per kapita per bulan. Artinya, setiap individu di Kalbar harus memiliki pengeluaran di atas nominal tersebut agar tidak dikategorikan miskin. Rentan Guncangan Pangan dan Rokok Struktur pengeluaran penduduk miskin di Kalimantan Barat memperlihatkan tingkat kerentanan yang tinggi. Sebanyak 75,21 persen dari Garis Kemiskinan disumbangkan oleh kelompok makanan. Hanya 24,79 persen yang dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, bensin, dan pendidikan. Dominasi pengeluaran makanan ini menjadi sinyal bahaya. Jika terjadi gejolak harga pangan sedikit saja, penduduk yang berada di garis batas rentan jatuh kembali ke lubang kemiskinan. Data merinci dua "tersangka" utama yang menguras kantong penduduk miskin: Beras: Menyumbang 19,67 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan angka yang lebih masif, 26,22 persen, di perdesaan. Rokok Kretek Filter: Ironisnya, rokok menjadi komoditas penyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah beras. Rokok menggerus 13,01 persen pengeluaran warga miskin kota dan 13,11 persen warga miskin desa. Besarnya alokasi untuk rokok ini bahkan jauh melampaui pengeluaran untuk protein hewani seperti daging ayam ras (5,93 persen di kota) atau telur ayam ras (5,18 persen di kota). Hal ini mengindikasikan adanya prioritas konsumsi yang kurang sehat di tengah keterbatasan ekonomi. Disparitas Desa-Kota dan Kualitas Kemiskinan Penurunan kemiskinan di Kalbar juga tidak terjadi secara merata. Wilayah perdesaan tampak tertinggal dalam laju perbaikan ekonomi. Penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat lebih cepat, yakni turun 0,14 persen poin. Sebaliknya, di perdesaan penurunannya berjalan lambat, hanya 0,04 persen poin. Lebih jauh, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 1,096, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 0,726. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di mana angka perdesaan (0,317) hampir dua kali lipat lebih buruk dibandingkan perkotaan (0,153). Data ini menegaskan bahwa kemiskinan di desa bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kedalaman dan keparahan yang lebih akut dibandingkan di kota. Lampu Kuning Ketimpangan (Gini Ratio) Di tengah klaim penurunan angka kemiskinan, data BPS justru menyalakan "lampu kuning" pada indikator ketimpangan. Gini Ratio Kalimantan Barat pada Maret 2025 naik menjadi 0,316, meningkat 0,002 poin dibandingkan September 2024. Kenaikan ketimpangan ini terjadi baik di kota maupun di desa. Gini Ratio perkotaan naik menjadi 0,348, sementara perdesaan naik menjadi 0,267. Meskipun Kalbar masih dikategorikan sebagai provinsi dengan ketimpangan rendah menurut kriteria Bank Dunia (dimana 40% penduduk pengeluaran terendah menikmati 21,39% kue ekonomi), tren kenaikan Gini Ratio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dinikmati secara merata. Orang kaya semakin melaju, sementara kelompok miskin mengalami perbaikan yang lambat. Secara nasional, posisi Kalbar dengan tingkat kemiskinan 6,16 persen masih lebih baik dibandingkan rata-rata Indonesia yang berada di angka 8,47 persen. Namun, dengan naiknya garis kemiskinan, tingginya beban pengeluaran rokok, serta melebarnya ketimpangan, angka statistik ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan ketahanan ekonomi warga benar-benar membaik secara substansial, bukan sekadar angka di atas . Baca Juga:  Ketimpangan Gender Kalbar 2024: Membaik di Atas Kertas, Namun “Tersandera” Pernikahan Dini dan Kesenjangan Kerja (*Mira)