Defisit Luar Biasa! Pokir Anggota DPRD Riau Tahun 2025 Terancam Tak Terealisasi Total

Faktakalbar.id, NASIONAL - Program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Riau terancam tidak terealisasi total pada tahun 2025 ini. Hal ini terjadi sebagai dampak langsung dari Defisit Anggaran Provinsi Riau yang signifikan. Anggota DPRD Riau, Khairul Umam, menanggapi bahwa pengaruh defisit ini sangat luar biasa terhadap pembangunan di Riau. Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat ini masih memanggil masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendalami penggunaan anggaran dan mengetahui posisi keuangan terakhir. “Tentu saja pengaruhnya besar dengan defisit yang terjadi saat ini. Saya rasa pembangunan juga belum banyak. Akan tetapi kita ingin gali lagi di Banggar bagaimana posisi terakhir keadaan keuangan," ujar Khairul Umam, Sabtu (12/7/2025). Anggota Komisi IV DPRD Riau itu menyebut, sejauh ini ia belum bisa memastikan apakah anggaran untuk pembangunan fisik tahun ini akan tersedia atau tidak. Ia juga menekankan bahwa anggaran di APBD Perubahan juga belum bisa dipastikan. "Karena hal ini juga tergantung pada sisa uang yang ada. Nah sekarang ada nggak uang itu," ucapnya. Baca Juga:   Dugaan Keterlibatan Pimpinan, Kegiatan Pokir DPRD Riau di Dinas PUPR-PKPP Resmi Dihentikan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah menunggu proses masuknya APBD Perubahan. Terkait aspirasi masyarakat yang sudah diserapnya saat reses sebagai Anggota DPRD Riau dari Dapil Kabupaten Bengkalis, Meranti, dan Kota Dumai, Khairul Umam berharap aspirasi tersebut dapat terealisasi pada tahun 2026. “Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita harapkan tahun 2026 realisasinya dan tidak seperti tahun 2025 kondisinya,” sebut Wakil Ketua Fraksi PKS itu. Meskipun Pokir DPRD Riau Terancam gagal terealisasi di 2025, Khairul Umam berjanji tetap memperjuangkan aspirasi tersebut. "Cuma kita tahu sendiri kondisi keuangan bagaimana, paling tidak kita mati-matian untuk masuk APBD Riau tahun 2026," pungkasnya. Baca Juga:   Pekerjaan Pokir Kalbar Diduga Diatur Oknum PUPR, Kontraktor Cuma Dipinjam Bendera, Nilai Pekerjaan Hanya 20 Persen dari Kontrak (*Red)