Demo Besar di Sambas, Warga Kritik Keras Kebijakan Pemda

Faktakalbar.id, SAMBAS - Ratusan warga Kabupaten Sambas turun ke jalan menggelar aksi protes terhadap beberapa kebijakan Pemda Sambas, Selasa (23/9/2025). Massa bergerak dari halaman Kantor Bupati Sambas menuju Kantor DPRD, membawa spanduk berisi kritik keras terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam orasinya, warga menyampaikan keresahan atas kondisi ekonomi yang semakin sulit. Mereka menilai pengelolaan anggaran daerah tidak transparan dan justru menambah beban masyarakat. Salah satu spanduk bertuliskan "Rakyat Bersuara, Ambruknya Ekonomi Masyarakat Kab. Sambas" menjadi simbol perlawanan warga. Massa juga menuntut kejelasan penggunaan dana hibah sebesar Rp150 miliar yang dianggap tidak transparan. Selain itu, mereka mendesak penjelasan mengenai dugaan utang Pemerintah Kabupaten Sambas senilai Rp273 miliar yang dinilai memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang lesu. Baca Juga:   Pemkab Sambas Bahas Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Bersama KemenPANRB Isu infrastruktur juga menjadi sorotan. Demonstran menuding banyak jalan dan fasilitas publik rusak parah, namun tak kunjung mendapat perbaikan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya tata kelola pemerintahan serta ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) paruh waktu dan tenaga honorer juga menjadi perhatian. Warga mendesak pemerintah daerah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan, agar para tenaga kerja tidak semakin dirugikan. Aksi sempat memanas ketika massa memperingatkan akan menggelar demonstrasi lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan. “Jika suara rakyat tidak digubris, kami akan kembali turun dengan massa lebih banyak,” teriak salah seorang orator. Setelah tiba di Kantor DPRD Sambas, massa membentangkan spanduk dan kembali menyerukan tuntutan mereka. Perwakilan aksi kemudian masuk ke Aula DPRD untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi , serta Sekda Fery Madagaskar . Melalui aksi ini, masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan jawaban yang jelas, terbuka, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Sambas. (DNS)