Desakan Pemindahan Aktivitas Pelabuhan Dwikora ke Kijing, Kinerja Pelindo Jadi Sorotan

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Desakan agar PT Pelindo segera memindahkan aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak ke Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah kembali menguat. Kelambanan ini dinilai telah berdampak serius terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas di dalam Kota Pontianak. Edi Rusdi Kamtono kembali mendesak agar aktivitas bongkar muat itu segera dipindahkan. Menurutnya, padatnya volume kendaraan berat di dalam kota telah membahayakan keselamatan pengguna jalan dan memperparah kemacetan di sejumlah ruas utama. Baca Juga:  Angin Kencang Hantam Pelindo Pontianak, Kontainer Berhamburan Dorongan itu disampaikan Edi saat bertakziah ke rumah duka almarhum Halid Abdullah, korban kecelakaan maut yang melibatkan tronton di Jalan Tanjungpura, Rabu (12/11/2025). “Belakangan ini memang sering terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar. Saya sudah berulang kali meminta agar pelabuhan di Kota Pontianak ini dipindahkan ke Pelabuhan Kijing yang sebenarnya sudah beroperasi,” ujar Edi, Kamis (13/11/2025). Edi menilai, kapasitas Pelabuhan Dwikora sudah tidak memadai. Peningkatan aktivitas pelabuhan setiap tahun menyebabkan arus keluar-masuk truk trailer dan kontainer makin tinggi. Akibatnya, lalu lintas di dalam kota kian padat dan rawan kecelakaan. "Karena itu, kami terus mendorong agar pelabuhan segera dipindahkan ke Kijing dan dibangun jalur outer ring road untuk mengurai kepadatan,” jelasnya. Kritik terhadap kelambanan pemindahan ini juga disuarakan Muhammad Fahmi. Ia menyebut pemindahan peti kemas ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi Pelindo. “Pemindahan peti kemas dari Pelabuhan Dwikora ke Pelabuhan Kijing menjadi PR besar Pelindo,” kata Fahmi. Fahmi menilai jika peti kemas segera dipindahkan, Pelabuhan Kijing akan dapat difungsikan dengan maksimal untuk mempercepat perputaran ekonomi. Persoalan ini diduga semakin rumit karena adanya keengganan dari pihak perusahaan. Syarif Usmulyani meminta pemerintah tegas memindahkan perusahaan yang masih bertahan di Pelabuhan Dwikora. “Yang saya tahu dapat informasinya ada tujuh perusahaan yang mampu melakukan pergerakan untuk bongkar muat. Tapi ada dua perusahaan yang tidak mau dengan alasan yang menurut saya sangat klise, investasi. Kita udah cek kemarin mereka belum melakukan investasi apa pun,” ujar Usmulyani. Ia mendesak agar regulasi ditegakkan tanpa pandang bulu. “Regulasi pemerintah harus berani mengatakan tidak ada abuse of power . Jangan ada penyimpangan kekuasaan. Orang yang punya kekuatan berkuasa, merasa ‘Ini saya tetap di sana aja,’ ndak bisa, harus berlaku adil,” ucapnya. Saat ini, jumlah peti kemas di Pelabuhan Dwikora Pontianak mencapai volume tahunan sekitar 265.000 TEUs dengan rasio 99,5 persen peti kemas. Tingginya volume ini, ditambah belum adanya jalur khusus tronton, terus menjadi ancaman di jalan raya. “Tronton itu kan panjang, sangat beresiko. Makanya pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan jalur khusus peti kemas yang berlabuh di Pelabuhan Kijing dan harus mendapatkan support maksimum baik dari pemerintah provinsi mau pun pemerintah pusat,” tambah Usmulyani. Baca Juga:  Pelindo Gelar Forum Safety Driving bagi Pengemudi Truck dan Operator Alat Bongkar Muat Pelabuhan (*Mira)