Diduga Akibat Kelalaian Korwil, Empat Dapur Makan Bergizi Gratis di Kayong Utara Berhenti Beroperasi

Faktakalbar.id, KAYONG UTARA — Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara memicu polemik setelah empat unit dapur produksi dilaporkan berhenti beroperasi. Penghentian ini diduga kuat akibat kelalaian manajerial di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), yang berdampak langsung pada terhentinya distribusi asupan gizi bagi ribuan siswa di sejumlah titik. Kondisi ini memantik kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi), Dian Saputra. Ia menilai penutupan dapur tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan koordinasi yang merugikan hak-hak pelajar. Baca Juga:  Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Pastikan Program MBG dan Bansos Tetap Aman “Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dan kelalaian dalam manajemen wilayah. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak,” tegas Dian Saputra, Sabtu (4/4/2026). Dian menekankan bahwa program strategis nasional seperti MBG memerlukan kepemimpinan yang responsif, terutama untuk wilayah dengan tantangan geografis seperti Kayong Utara. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten. “Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya. Selain masalah operasional, muncul dugaan terkait mekanisme penentuan titik dapur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta sistem pengelolaannya. Dian menyoroti isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan monopoli pembangunan gedung oleh oknum tertentu, termasuk keterlibatan pengusaha dan anggota legislatif setempat. Guna mencari kejelasan, Dian bersama sejumlah tokoh masyarakat berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk mengajukan audiensi. Langkah ini diambil agar Satgas dan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kayong Utara dapat memberikan klarifikasi transparan terkait tata kelola program tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Korwil MBG Kayong Utara belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan detail di balik penutupan empat dapur produksi tersebut. Masyarakat berharap audit segera dilakukan agar program MBG dapat kembali berjalan optimal demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kayong Utara. Baca Juga:  Hidangkan Permen dan Cokelat, Dapur MBG Delta Pawan Ditutup Sementara (Mira)