Dinas PUPR Kalbar Gelar Rapat Persiapan Forum Jasa Konstruksi 2025

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan rapat persiapan pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi (Forjakon) Tahun 2025, Selasa (15/7). Kegiatan ini digelar oleh Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Baca Juga: Modus “Pokir” Proyek Normalisasi Saluran PUPR Kalbar Diduga Rawan Korupsi, Mendagri Beri Peringatan Keras Rapat yang berlangsung di ruang Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi tersebut dipimpin oleh Tasmalijan, mewakili Kepala Bidang. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan berbagai asosiasi jasa konstruksi di Kalimantan Barat, mulai dari perusahaan hingga asosiasi profesi. Beberapa organisasi yang hadir antara lain GAPENSI, GATENSI, INKINDO, dan PERKINDO. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan Universitas Panca Bhakti (UPB). Rapat ini membahas sejumlah isu penting yang akan menjadi topik utama dalam pelaksanaan Forjakon 2025, yang direncanakan berlangsung pada bulan September 2025 mendatang. Adapun isu-isu yang menjadi sorotan meliputi tantangan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi, peningkatan kualitas proyek, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta kondisi iklim usaha jasa konstruksi di Kalimantan Barat. Baca Juga: Proyek Kontroversial OP Normalisasi Saluran Dinas PUPR Kalbar Kembali Muncul setelah Era Sutarmidji Menurut Sumarno, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik (IAFT), Forjakon diharapkan mampu menjadi wadah strategis bagi semua pihak yang terlibat untuk saling bertukar gagasan dan menyusun langkah konkret dalam mengatasi tantangan konstruksi di daerah. “Diharapkan melalui Forum Jasa Konstruksi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan solusi konkret dan mendorong sinergi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor konstruksi di Kalbar,” ujar Sumarno, salah satu peserta rapat. Forum ini dirancang sebagai sarana kolaborasi dan diskusi terbuka yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pemerintah demi kemajuan sektor jasa konstruksi Kalimantan Barat ke depan. Baca Juga: Proyek Normalisasi Saluran PUPR Kalbar Kembali Muncul di 2025, Rawan Korupsi dan Diduga Akal-Akalan Anggaran (*Red)