Dokumen Proklim Jadi Kunci Masyarakat Akses Pendanaan Internasional

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Upaya pengendalian perubahan iklim tidak hanya berbicara soal pelestarian alam, tetapi juga peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Hal ini menjadi bahasan utama dalam workshop yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar terkait Program Kampung Iklim (Proklim), Selasa (20/1). Baca Juga: DLHK Kalbar Dorong Aksi Lingkungan Masyarakat Masuk Sistem Registri Nasional Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan), Prof. Gusti Hardiansyah, yang juga anggota Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar, menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Selama ini, aspek ekologi kerap terabaikan demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Peluang Dana Global Prof. Gusti menjelaskan bahwa jika aksi lingkungan masyarakat terdokumentasi dengan baik melalui sistem pemerintah, peluang mendapatkan dukungan dana global akan terbuka lebar. “Harapannya dari aksi yang dilakukan masyarakat dan terdokumentasikan dengan baik, ada dukungan pendanaan dari dunia internasional untuk mendukung aksi yang dilakukan,” tukasnya. Senada dengan hal tersebut, Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, berharap Program Kampung Iklim ini dapat meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) serta berdampak pada ekonomi warga. “Juga kita harapkan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Adi Yani. “Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalimantan Barat yang tangguh terhadap perubahan iklim,” tambahnya. Kolaborasi adalah Kunci Sementara itu, Koko Wijanarka dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, mendefinisikan ketahanan iklim sebagai kemampuan merespon dampak dan risiko bencana. Baca Juga: Arsitektur Kelembagaan Nilai Ekonomi Karbon Daerah: Memisahkan Regulator, Layanan, dan Bisnis Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama. “Proklim itu adalah aksi yang dilakukan berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Kunci dari proklim salah satunya adalah kolaborasi,” jelasnya. Sebagai informasi, kegiatan ini didukung oleh pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan melalui Lembaga Perantara Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh. (*Red)