DPC Pontianak Desak Persatuan GMNI Kalimantan Barat Untuk Fokus Bela Rakyat

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Pontianak secara resmi mendesak Dewan Pimpinan Daerah GMNI Kalimantan Barat untuk segera menuntaskan agenda rekonsiliasi persatuan di tingkat daerah. Ketua DPC GMNI Pontianak Fajar menyatakan bahwa kebuntuan internal yang terjadi saat ini berpotensi besar memperlemah peran strategis organisasi di tengah masyarakat. Baca Juga:  Soroti Eksploitasi Pekerja, GMNI Pontianak Desak Evaluasi Total Kebijakan Ketenagakerjaan Jelang May Day Kondisi perpecahan ini dinilai sangat merugikan karena mengalihkan fokus dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi rakyat yang semakin kompleks. Fajar menegaskan ego sektoral serta kepentingan kelompok tertentu sama sekali tidak boleh mengorbankan kepentingan besar organisasi maupun semangat perjuangan kerakyatan. “DPP GMNI telah memberikan contoh politik persatuan dan rekonsiliasi nasional. Sangat disayangkan apabila di tingkat daerah justru masih terjadi kebuntuan yang membuat organisasi kehilangan fokus terhadap agenda perjuangan rakyat,” tegas Bung Fajar. Ia menuntut jajaran pengurus DPD GMNI Kalimantan Barat untuk segera melaksanakan rekonsiliasi persatuan daerah sesuai dengan amanah rekonsiliasi nasional yang sebelumnya digelar di Bali. Persatuan organisasi tersebut dipandang sebagai sebuah kebutuhan paling mendesak agar gerakan mahasiswa ini dapat kembali hadir menjadi kekuatan moral serta intelektual yang solid. Fajar juga secara tajam menyoroti kondisi sosial kemasyarakatan serta perekonomian di wilayah ini yang semakin hari dinilai semakin memprihatinkan. Berbagai permasalahan mendasar seperti kesenjangan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda belum mendapatkan perhatian serius dari banyak elemen termasuk organisasi kemahasiswaan. Masyarakat tingkat bawah terus menghadapi berbagai tekanan hidup nyata akibat minimnya akses pendidikan serta kondisi ekonomi yang tidak menentu. “Hari ini masyarakat sedang menghadapi tekanan hidup yang nyata. Harga kebutuhan pokok tidak stabil, lapangan pekerjaan semakin sulit, angka kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi persoalan serius. Belum lagi persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang masih tertinggal. Dalam situasi seperti ini, GMNI sebagai organisasi perjuangan seharusnya hadir di garis depan perjuangan rakyat, dan tidak terus menerus terjebak didalam konflik internal,” ujarnya. Organisasi kader ini ditegaskan memiliki tanggung jawab historis yang kuat untuk senantiasa menjadi pelopor utama dalam setiap gerakan sosial. Gerakan tersebut harus secara konsisten berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil atau kelompok marhaen di seluruh pelosok daerah. Baca Juga:  Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, GMNI Pontianak: Ini Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat! Oleh karena itu proses konsolidasi persatuan di tubuh organisasi wajib segera diselesaikan tanpa ada penundaan lebih lanjut. Penyelesaian konflik ini menjadi kunci utama agar seluruh perjuangan ideologis dan kerja-kerja kerakyatan dapat diimplementasikan kembali secara maksimal di lapangan. “GMNI lahir dari rahim perjuangan rakyat. Maka orientasi utama organisasi harus tetap berpijak pada persoalan rakyat. Persatuan bukan hanya kebutuhan politik organisasi, tetapi syarat utama agar GMNI mampu memenangkan marhaen dan menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat hari ini,” tutup Bung Fajar. (*Red)