INKINDO Kalbar Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi, Bahas Perlindungan Konsultan Lokal

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, pada Rabu, (23/4/2025). Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua DPP INKINDO Kalbar, Zulham Effendi, dan Sekretaris Tirto Admojo, yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi. Dalam pertemuan tersebut, DPP INKINDO menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi para penyedia jasa konsultansi Kalimantan Barat. Salah satu sorotan utama adalah pentingnya perlindungan konsultan lokal, terutama dari persaingan dengan konsultan dari luar daerah yang dinilai mulai mendominasi proyek-proyek di Kalbar. Baca Juga: Penyusunan Renstra Pontianak 2025-2029, Sekda: Dokumen Strategis untuk Wujudkan Kota Maju dan Humanis "Masuknya konsultan dari luar bisa menggerus kesempatan kerja konsultan lokal, dan ini bisa melemahkan ekosistem jasa konsultansi yang sudah dibangun oleh para profesional daerah," ujar Zulham Effendi. Isu lain yang dibahas adalah ketidakteraturan sistem remunerasi di beberapa kabupaten dan kota. Perbedaan honorarium antarwilayah dianggap tidak proporsional dan berdampak pada semangat kerja konsultan, serta menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan proyek di daerah. DPP INKINDO Kalbar juga menyoroti fenomena meningkatnya praktik konsultansi oleh pihak yang bukan anggota asosiasi resmi. Praktik ini merugikan anggota INKINDO, karena mereka kehilangan peluang kerja yang seharusnya menjadi bagian dari ruang lingkup profesinya. Padahal, jumlah anggota INKINDO di Kalimantan Barat masih relatif sedikit. Menanggapi berbagai aspirasi ini, Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, menyampaikan apresiasi dan berjanji untuk menindaklanjuti masukan tersebut. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan konsultan lokal serta peningkatan kapasitas mereka," ujar Aloysius. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antara DPRD Kalimantan Barat dan DPP INKINDO, demi terciptanya iklim kerja yang sehat, profesional, dan berkeadilan bagi pelaku jasa konsultansi Kalimantan Barat. Baca Juga: Jaksa Agung Lantik 6 Kepala Kejaksaan Tinggi, Salah Satunya Kajati Kalbar