DPRD Kalbar Serahkan Tuntutan Demonstrasi ke DPR-RI, Point Utama PKH, PETI, Hingga DBH

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pimpinan dan ketua fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar ) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI serta sejumlah anggota DPR RI. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025). Audiensi tersebut dilakukan untuk menyerahkan tuntutan hasil demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar. Tuntutan itu telah berlangsung selama lima hari. Tuntutan ini mencakup 17+8 poin serta persoalan strategis daerah. Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar , menjelaskan bahwa sebagian tuntutan sudah dipenuhi. Namun, pihaknya juga membawa isu lain. Isu tersebut adalah masalah Program Keluarga Harapan ( PKH ), penanganan pertambangan tanpa izin ( PETI ), perkebunan sawit, dan dana bagi hasil ( DBH ). Dana ini dinilai belum adil bagi Kalbar. “Kalbar sebagai penghasil karet dan sawit terbesar justru hanya mendapat DBH kecil. Tahun lalu mencapai Rp50 miliar lebih, sekarang jauh di bawahnya. Ini tentu sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lain yang besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara,” ujar Zulfydar . Baca Juga:   Di Hadapan Kapolda Kalbar, Ketua BEM FISIP UNTAN Serukan Usut Tuntas Oknum Aparat Pembeking Tambang Ilegal Selain itu, DPRD Kalbar juga meminta Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mendorong percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat ekspor impor. Kehadiran pelabuhan ini dinilai penting. Dengan demikian, ekspor Kalbar bisa tercatat langsung. Ini akan memperkuat perekonomian daerah. Keberadaannya juga akan mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah. (GG)