Dualisme Mencuat Lagi, Kubu H. Muhammad Saleh Tolak Musprov Kadin Kalbar Versi Santyoso

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Upaya penyatuan dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat kembali menemui jalan terjal. Ketua Umum Kadin Kalbar, H. Muhammad Saleh, secara resmi melayangkan surat keberatan kepada Kadin Indonesia terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar oleh kubu Santyoso Tyo, Selasa (21/01/2026). Baca Juga:  Dukung Target Ekonomi 8 Persen, DPR dan Kadin Sepakat Perkuat Payung Hukum Lewat Revisi UU Surat keberatan dengan Nomor: 001/S.Kel-Kadindo/KB/I/2026 tersebut dikirimkan menyusul beredarnya undangan Musprov Kadin Kalbar yang akan dilaksanakan di Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (22/01/2026). Dalam undangan tersebut, tercantum nama H. Eddy Firman sebagai Ketua Panitia dan Santyoso Tyo sebagai Ketua Umum Kadin Kalbar penyelenggara. Terkait pelaksanaan agenda tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Kalbar, Muhammad Rival, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke pusat. Ia menegaskan tidak ada koordinasi resmi terkait acara itu. "Dari hasil komunikasi kami dengan Kadin Indonesia cq Bapak Widianto selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan, tidak ada komunikasi dan koordinasi antara panitia pelaksana Musprov tersebut dengan Kadin Indonesia," ujar Rival. Baca Juga:  Kadin Kalbar Tolak Arya Rizqi Darsono: Kenapa Harus Dipimpin Orang Luar Kalbar? Sementara itu, H. Muhammad Saleh dalam pernyataan resminya sangat menyayangkan langkah sepihak ini. Padahal, menurutnya, ia sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan penyatuan kepengurusan sesuai arahan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kekompakan dalam organisasi pengusaha. “Saya sangat siap dengan gagasan persatuan KADIN yang bahkan pernah disinggung oleh Bapak Presiden Prabowo, karena dari dualisme yang panjang ini tentu KADIN belum dapat berjalan maksimal untuk kemajuan perdagangan Kalimantan Barat khususnya,” tegas Saleh. Saleh menilai, munculnya agenda Musprov mendadak ini sebagai tindakan yang justru memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah pengusaha di Kalbar. Oleh karena itu, dalam suratnya, Saleh meminta Kadin Indonesia untuk tidak menghadiri atau mengirimkan delegasi ke acara tersebut. "Kami sangat keberatan jika Ketua Umum Kadin Indonesia menghadiri atau mendelegasikan wakilnya. Kehadiran Kadin Indonesia merupakan bentuk mengakui dan melegitimasi keberadaan acara yang kami anggap ilegal serta akan menimbulkan kekisruhan," tambah Saleh dalam surat keberatan tersebut. Sebagai informasi, polemik dualisme kepengurusan Kadin Kalbar telah berlangsung cukup lama. Kubu H. Muhammad Saleh mengklaim pihaknya telah menempuh prosedur organisasi yang sah melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) pada 29 Juli 2025 dan telah mendapat dukungan de facto dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk melakukan konsolidasi. (fr)