Pekerjaan Pokir Kalbar Diduga Diatur Oknum PUPR, Kontraktor Cuma Dipinjam Bendera, Nilai Pekerjaan Hanya 20 Persen dari Kontrak

Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT - Dugaan penyimpangan serius dalam proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat memasuki babak baru. Fakta Kalbar menemukan indikasi bahwa pelaksanaan sejumlah proyek normalisasi dan Operasi Pemeliharaan (OP) saluran di Dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak dikerjakan oleh perusahaan kontrak. Sebaliknya, pekerjaan diduga diatur langsung oleh oknum pegawai dinas. Kontraktor Hanya Dipinjam, Fee Bendera Maksimal 2 Persen Seorang narasumber lapangan, Cak (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan pola gelap proyek tersebut. Ia menyebut sebagian besar perusahaan yang tercantum dalam paket Pokir tidak pernah bekerja di lapangan. Perusahaan-perusahaan ini hanya "dipinjam" untuk memenuhi persyaratan administratif kontrak. "Perusahaan cuma kasih dokumen untuk di tanda tangan. Mereka dibayar fee bendera paling tinggi dua persen dari nilai kontrak," ujar Cak kepada Fakta Kalbar, Sabtu (15/11). Usai tanda tangan kontrak, seluruh pekerjaan dan koordinasi lapangan diambil alih. Pihak yang mengambil alih adalah oknum pegawai dinas, kepala desa, atau kelompok pekerja yang sudah disiapkan. Baca Juga:   Benahi Tata Kelola, KPK Dampingi Pemkab Sambas Soroti Anggaran Pokir dan PBJ "Kontraktornya bahkan tidak tahu lokasi proyek. Mereka tidak turun sama sekali," kata Cak. Yang menentukan seluruh proses adalah orang dinas dan orang lapangan yang sudah diatur. Nilai Pekerjaan Nyata Hanya 20 Persen dari Kontrak Cak menyebut, nilai pekerjaan di lapangan sangat berbeda jauh dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) . Pada satu paket proyek bernilai Rp200 juta , nilai pekerjaan nyata di lapangan hanya sekitar Rp35–40 juta . Artinya, hanya sekitar 20 persen dari nilai kontrak. Item pekerjaan yang seharusnya teknis seperti galian, normalisasi, dan rehabilitasi irigasi rawa, sebagian besar hanya berupa pembersihan rumput. Ada juga pengangkatan lumpur tipis, atau merapikan pinggiran saluran. "Banyak paket normalisasi itu sebenarnya cuma bersih-bersih rumput. Tidak ada pekerjaan teknis yang seharusnya masuk spesifikasi. Sisanya kemana, sudah bisa ditebak," ujar Cak. Baca Juga:  Pokir Anggota DPRD Kalbar, Ermin Elviani, Bernilai Rp10 Miliar, Diduga Dipecah untuk Proyek Penunjukan Langsung Potensi Kebocoran Puluhan Miliar dan Rente Proyek Pokir DPRD Kalbar tahun 2025 disinyalir menembus lebih dari Rp500 miliar . Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi rawa, normalisasi saluran, dan OP. Seluruhnya dipecah menjadi paket-paket maksimal Rp200 juta . Pemecahan ini dilakukan agar bisa diproses melalui penunjukan langsung (PL). Praktik ini sengaja membuka ruang bagi praktik rente. Jika setiap paket hanya dikerjakan 20-30 persen dari nilai kontrak, maka potensi kebocoran dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Ini adalah kerugian negara yang signifikan akibat Dugaan Korupsi Pokir PUPR. Di beberapa titik, pekerjaan bahkan dikoordinasi langsung oleh kepala desa. Kontraktor hanya menjadi nama dalam dokumen. “Ada desa yang kepala desanya mengumpulkan pekerja sendiri. Kontraktor cuma tanda tangan kontrak lalu selesai. Lapangan dikerjakan orang lain,” tambah Cak. Fakta Kalbar telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada Kadis PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen , Oktober lalu dan upaya konfirmasi langsung lainnya juga telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi. Baca Juga:  Anggota DPRD Cilegon Minta OPD Realisasikan “Proyek Pokir” Sesuai Hasil Reses dan RDP Ratusan miliar rupiah yang seharusnya membenahi jalan dan jembatan rusak, justru diduga mengalir ke jaringan rente proyek normalisasi, yang dalam banyak kasus hanya menguntungkan pemilik kebun tertentu. Fakta Kalbar akan melakukan penelusuran lebih jauh pada bagian selanjutnya. Fokusnya adalah mengungkap pola distribusi paket Pokir, jaringan perusahaan pinjaman, dan jalur aliran dana di balik Proyek Normalisasi ini. (*Red)