Dukung Kebijakan Opsen Pajak, Bank Kalbar Targetkan Peningkatan Pendapatan Daerah

PONTIANAK - Bank Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan opsen pajak yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mulai diberlakukan pada awal tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Kalimantan Barat. Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, mengungkapkan dukungan tersebut dalam acara penandatanganan kerja sama di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (30/10/2024), yang bertajuk Sinergi Pemungutan Opsen dan Capacity Building ETPD Tahun 2024. Dalam sambutannya, Rokidi menekankan bahwa sinergi yang kuat antara lembaga keuangan dan pemerintah sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memaksimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan di Kalbar. “Kami sebagai mitra pemerintah siap mendukung terciptanya sistem pajak yang transparan dan efektif, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kami,” ujar Rokidi. Ia menambahkan bahwa Bank Kalbar telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan kesiapan dalam mendukung implementasi kebijakan ini yang akan dimulai pada 5 Januari 2025. Pada tahun 2024, PAD Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp3,2 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Saat ini, pembagian pendapatan dari BBNKB dan PKB memberikan 70 persen kepada pemerintah provinsi dan 30 persen kepada kabupaten/kota. Namun, dengan kebijakan opsen yang baru, porsi untuk kabupaten/kota akan meningkat menjadi 66 persen, sementara provinsi mendapatkan sisanya. Pajak yang dibayarkan akan langsung masuk ke kas kabupaten/kota, memungkinkan mereka untuk menggunakan dana tersebut dalam pembiayaan belanja daerah pada tahun yang sama, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan lokal.