faktakalbar

Edi Kamtono Pimpin APEKSI Kalimantan: Hadapi Tantangan Fiskal dan Genjot Pembangunan Daerah

Penulis: Redaksi Saturday, 27 September 2025 📖 2 menit
Edi Kamtono Pimpin APEKSI Kalimantan: Hadapi Tantangan Fiskal dan Genjot Pembangunan Daerah
Faktakalbar.id, PONTIANAK — Wali Kota Pontianak , Edi Rusdi Kamtono, kini mengemban amanah baru sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) Regional Kalimantan. Pengukuhan ini menjadi bukti kepercayaan dari pemerintah kota se-Kalimantan, yang menunjuknya untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI selama periode 2025–2028. Baca Juga: Komitmen Lindungi Pekerja, Pemkot Pontianak Raih Paritrana Award 2025 dari BPJS Ketenagakerjaan "Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V," kata Edi setelah dikukuhkan dalam Musyawarah Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Palangka Raya. Dalam kepemimpinannya, Edi menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintah kota di Kalimantan, yaitu pemangkasan Dana Transfer Daerah. Ia mengungkapkan, Kota Pontianak sendiri mengalami pengurangan anggaran yang signifikan, mencapai Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik ditiadakan. "Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain," ungkapnya. Edi menambahkan bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pusat, seperti penurunan pajak parkir dari 20% menjadi 10% dan penghapusan pajak rumah kos. Untuk itu, ia ingin APEKSI menjadi wadah perjuangan bagi pemerintah kota. "Kota-kota di Kalimantan, khususnya Pontianak, sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Kita harus mampu mendorong pembangunan meski tanpa sumber daya alam yang besar seperti hutan atau tambang," jelasnya. Edi memperkenalkan visi besar "Kalimantan Kota Masa Depan", yang menjadi komitmen pemerintah kota se-Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Baca Juga: Pemkot Pontianak Siapkan Kawasan Wisata Kuliner Malam di Jalan Sultan Muhammad Visi ini selaras dengan transformasi pembangunan nasional. "Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat," kata Edi. Ia juga berharap krisis ekonomi segera berakhir pada 2026, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat di atas 6% pada 2027. Sebagai Ketua Komwil V, Edi akan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menyebut, rekomendasi penting dari forum ini adalah menggali potensi baru dan memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaan PAD lebih transparan dan akuntabel. "Kita perlu menggali potensi-potensi baru sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel," ujarnya. Selain itu, ia juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan umum untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pengendalian inflasi juga menjadi prioritas. "Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," tuturnya. Baca Juga: Pemkot Pontianak Borong Penghargaan Pelayanan Publik, Raih Kategori Sangat Baik Terakhir, Edi menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM, yang disebutnya sebagai "tulang punggung ekonomi". Pemerintah kota akan didorong untuk memberikan akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar digital bagi para pelaku UMKM. "UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing," tutupnya. (*Red/Kominfo/Prokopim)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK