Efek Pemangkasan Anggaran: Pengamat Politik Sambas Ungkap Dampaknya pada Program Kerja Kepala Daerah

FAKTAKALBAR.ID, SAMBAS –  Pengamat Kebijakan Politik, Budaya & Border Indonesia, Kabupaten Sambas Abelnus, soroti dampak usai diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemangkasan Anggaran .  Abelnus melihat adanya permasalahan pada infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, penerangan, dan lingkungan di berbagai wilayah di Kalimantan Barat.  Menurut Abelnus, janji politik yang disampaikan calon kepala daerah saat berkampanye sering kali menjadi sekadar retorika.  Baca Juga: Pemerintah Kota Pontianak Pastikan Kebijakan Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Pelayanan Publik Mereka berkomitmen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta menyelesaikan persoalan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.  Namun, setelah terpilih, janji tersebut kerap terlupakan.  "Ketika dimintai pertanggungjawaban, alasan yang sering muncul adalah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, " ucap Abelnus.  “Realitasnya, masyarakat boleh percaya atau tidak terhadap janji politik. Ke depan, masyarakat harus lebih cerdas dalam menghadapi para pekerja politik, terutama mereka yang sering mengumbar janji,” tegas Pengamat Kebijakan Politik, Budaya dan Border Indonesia tersebut.  Politik Bukan Hal Kotor Namun Sering Disalahgunakan Abelnus juga menambahkan bahwa politik itu sendiri bukan sesuatu yang kotor, tetapi sering kali para aktor politik yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.  Konsep ini menurutnya sejalan dengan pemikiran Gabriel A. Almond yang menyatakan bahwa politik berkaitan erat dengan kendali dalam pengambilan keputusan publik di suatu wilayah.   Baca Juga:  Anggaran Kemendes Dipangkas Rp722 Miliar, Gaji Pendamping Desa Terancam Tak Dibayar Penuh Lebih lanjut, Abelnus menyoroti perlunya kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari solusi di tengah keterbatasan anggaran.  Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu membangun hubungan yang baik dengan sektor swasta dan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).   "Pada dasarnya, pembangunan daerah tidak harus selalu mengandalkan anggaran pemerintah. Kepala daerah bisa menggandeng pihak swasta yang berinvestasi di wilayah mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan," jelasnya.   Abelnus menambahkan, pendekatan kolaboratif dengan dunia usaha dinilai sebagai strategi yang efektif dalam menghadapi keterbatasan anggaran.  "Dengan membangun kerja sama yang baik, janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye tetap bisa direalisasikan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa dikecewakan oleh pemimpinnya, " pungkasnya. (DNS)