GIC: Reformasi Polri Bukan Hanya Tugas Internal, Tapi Kepentingan Nasional yang Wajib Didukung

Faktakalbar.id, JAKARTA – Gerakan Indonesia Cerah ( GIC ) menyoroti pentingnya pembenahan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. GIC menilai reformasi Polri bukan semata menjadi tanggung jawab internal institusi Bhayangkara, melainkan merupakan kepentingan nasional yang wajib didukung oleh seluruh komponen bangsa. Baca Juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Pembebasan 3 Aktivis dan Evaluasi 1.000 Tersangka Kerusuhan Koordinator GIC, Febry Wahyuni Sabran, menekankan bahwa sistem hukum yang baik adalah fondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju yang berkeadilan sosial tinggi. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. "Kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perubahan berkelanjutan," ujar Febry, Senin (5/1/2025). Dukung Visi Pemerintah Febry menuturkan bahwa kolaborasi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai demokrasi hukum yang matang dan stabil. Hal ini selaras dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan penegakan hukum serta demokrasi sebagai pilar utama pembangunan bangsa. GIC meyakini bahwa reformasi Polri akan mengalami percepatan transformasi budaya pada tahun 2026 ini. Perubahan ini diharapkan tidak sekadar bersifat prosedural atau struktural, tetapi menyentuh aspek mendalam yakni budaya kerja dan mentalitas anggota. Perubahan kultural dinilai menjadi kunci vital. Pasalnya, struktur dan regulasi saja tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Baca Juga: Audiensi dengan Komite Reformasi Polri, AMSI Desak Perlindungan Jurnalis dan Setop Pelabelan Hoaks Empat Dimensi Transformasi Dalam pandangannya, Febry menjabarkan empat dimensi penting dalam transformasi budaya Polri yang harus dijalankan: Peningkatan Profesionalisme: Harus terjadi di semua lini, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga pelaksana di lapangan. Penguatan Akuntabilitas: Melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif dan transparan. Reorientasi Pelayanan Publik: Menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani dengan sepenuh hati, bukan objek yang diatur atau dikontrol. Internalisasi Nilai Demokrasi: Penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap aspek tugas kepolisian. Pengawasan Masyarakat Sipil Transformasi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari tokoh nasional dan elemen masyarakat sipil. GIC memastikan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai jalurnya. "Oleh karenanya, GIC bersama organisasi lain terus melakukan pengawasan dan advokasi untuk memastikan proses reformasi berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Febry. Kendati demikian, GIC mengapresiasi langkah institusi Polri yang terus berbenah menjawab tantangan zaman. Febry meyakini seluruh lapisan masyarakat kini berdiri di belakang Polri untuk memperkuat demokrasi hukum. "Dukungan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat melihat langsung upaya-upaya nyata yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu," pungkasnya. (*Red)