Gubernur Kalbar Pimpin Webinar Nasional, Dorong Ekonomi Hijau Capai Target FOLU Net Sink 2030

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjadi pembicara utama dalam webinar nasional yang membahas strategi pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan ekonomi hijau secara daring dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, pada Selasa (31/3/2026). Kegiatan lintas sektor ini melibatkan kepala daerah se-Kalimantan Barat, akademisi, pengusaha, organisasi nonpemerintah, hingga perwakilan masyarakat adat guna menyamakan visi pelestarian hutan tropis. Baca Juga: Pemprov Kalbar dan DKN Siapkan Webinar Nasional Bahas Ekonomi Hijau dan Capaian FOLU Net Sink 2030 Program pelestarian lingkungan yang dibahas dalam forum tersebut merupakan komitmen nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tingkat serapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Hal ini dicapai melalui langkah konkret seperti pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi lahan gambut, rehabilitasi kawasan mangrove, serta pencegahan laju deforestasi. Dalam pemaparannya, Ria Norsan menekankan posisi strategis wilayah yang dipimpinnya. Kalimantan Barat saat ini tercatat memiliki kawasan hutan tropis seluas 8,4 juta hektare, atau mencakup sekitar 57 persen dari total luas wilayah daratan provinsi. Selain itu, sebanyak 59 persen desa di Kalimantan Barat berlokasi di dalam maupun di sekitar batas kawasan hutan. Fakta geografis ini menegaskan bahwa pembangunan daerah dan kontribusi terhadap stabilitas iklim global sangat bergantung pada terjaganya kelestarian hutan setempat. Gubernur Kalbar memandang bahwa target FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah peluang strategis daerah untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, menyejahterakan warga, dan menarik investasi rendah karbon. “Ini adalah momentum untuk memperkuat tata kelola hutan, menarik investasi rendah karbon, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Transformasi sebesar ini membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemen,” ujar Ria Norsan. Ria Norsan juga mengajak seluruh pihak menyatukan visi dalam mewujudkan Kalimantan Barat sebagai provinsi percontohan. Daerah ini diharapkan mampu membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi kebijakan kehutanan nasional di masa depan. Baca Juga: Pemprov Kalbar dan DKN Siapkan Webinar Nasional Bahas Ekonomi Hijau dan Capaian FOLU Net Sink 2030 Sementara itu, Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Bambang Hendroyono, yang turut hadir dalam forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi secara riil. Ia menyebut bahwa lembaganya memiliki tugas strategis sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan kalangan akademisi. Bambang mendorong agar DKN mampu mengorkestrasi kolaborasi multipihak ini untuk menghasilkan rumusan kebijakan ( policy brief ) yang komprehensif. Dokumen ini nantinya akan diserahkan sebagai masukan resmi bagi Menteri Kehutanan guna memperkuat implementasi kebijakan kelestarian hutan, khususnya terkait penguatan kewenangan daerah. “Dewan Kehutanan Nasional akan terus hadir sebagai ruang dialog, ruang kolaborasi, dan ruang solusi bagi masa depan hutan Indonesia,” tutup Bambang Hendroyono dalam webinar tersebut. (*Red)