Gubernur Pimpin HLM TPID, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Imlek, Ramadan dan Idulfitri

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan , memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar, Kamis (5/2/2026). Pertemuan strategis ini digelar untuk memperkuat koordinasi Pengendalian Inflasi menjelang momentum besar, yakni Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Baca Juga: Rakor Pengendalian Inflasi, Pusat Pinta Daerah Tetap Jaga Stabilitas Harga Dalam arahannya, Ria Norsan mengungkapkan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen. Namun, memasuki awal tahun 2026, tren kenaikan mulai terlihat akibat fluktuasi harga komoditas pangan strategis dan faktor musiman. “Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terang Ria Norsan. Gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk intensif melakukan pendataan stok dan harga pangan. Baca Juga: Jelang Nataru, Sekda Harisson Pastikan Pemprov Kalbar Fokus Kawal Stabilitas Harga Pangan Ia menekankan pentingnya langkah preventif sebelum terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. “Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah-langkah pengendalian dan tindakan preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga,” tegasnya. Secara spesifik, Ria Norsan menyoroti tingginya harga daging ayam dan beras di beberapa wilayah yang memerlukan intervensi khusus dalam upaya Pengendalian Inflasi. “Saya minta perhatian khusus untuk Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Perlu dilakukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga dapat segera terkendali,” perintahnya. Selain itu, Gubernur juga meminta Perum Bulog Kalbar untuk mematangkan rencana penyerapan gabah petani. Hal ini merujuk pada data BPS yang memproyeksikan adanya peningkatan produksi gabah kering panen sebesar 25 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Sinergi data dan kebijakan antara Pemerintah Provinsi, BPS, dan Bank Indonesia juga menjadi sorotan utama Gubernur agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Baca Juga: Kemendagri dan BPS Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem serta Lonjakan Harga Cabai Rawit (Natash)