Gubernur Ria Norsan Optimis Proyek Strategis Nasional di Kalbar Dongkrak Ekonomi

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan , menghadiri konsultasi publik terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kalimantan Barat, Rabu (18/2/2026). Dalam pertemuan di Hotel Novotel Pontianak tersebut, pemerintah membahas penguatan industri pengolahan alumina dan aluminium di Kabupaten Mempawah dan Landak. Baca Juga: Sambut Proyek Strategis Nasional, Bupati Mempawah: Anak Kalbar Jangan Hanya Jadi Penonton Gubernur Ria Norsan menyatakan optimismenya bahwa penetapan Proyek Strategis Nasional di Kalbar akan memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur industri daerah. Proyek ini diharapkan menjadi mesin utama dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi yang terintegrasi. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 Fokus utama dari perubahan aturan ini adalah pembangunan fasilitas pemurnian alumina–aluminium terpadu. Proyek ini melibatkan kolaborasi sejumlah perusahaan besar seperti PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Bukit Asam, PT PLN, dan PT Antam. Menurut Ria Norsan, keberadaan proyek ini sangat krusial untuk memperkuat sektor manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang dipatok pada angka 5,19 hingga 6,17 persen. “Proyek ini akan membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat, terutama di Mempawah dan Landak,” ujar Ria Norsan. Integrasi Tambang dan Pembangkit Listrik Berdasarkan draf regulasi terbaru, proyek di Kabupaten Mempawah akan mencakup pembangunan fasilitas pengolahan sisa hasil pemurnian (SGAR 1 dan SGAR 2). Selain itu, diusulkan pula pembangunan pembangkit listrik khusus untuk mendukung operasional smelter aluminium agar lebih mandiri dan efisien. Baca Juga: Catut Nama Pejabat, “Tim Airlangga” Diduga Gerilya Minta Jatah Proyek di Pemprov Kalbar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Pengawasan akan diperketat agar Proyek Strategis Nasional di Kalbar benar-benar membawa manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi wilayah dalam jangka panjang hingga tahun 2030. (Natash)