Gus Ipul Sambangi KPK, Pastikan Proyek Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar Transparan

FAKTAKALBAR.ID, NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa di kementeriannya. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan transparansi pengadaan sepatu lapangan untuk program Sekolah Rakyat (SR) yang memiliki nilai anggaran sebesar Rp27 miliar. Gus Ipul memberikan klarifikasi bahwa anggaran Rp27 miliar tersebut merupakan realisasi untuk pengadaan pada tahun 2025. Sedangkan untuk tahun anggaran 2026, prosesnya masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki proses lelang. "Yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp27 M, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025, sementara yang 2026 belum dilakukan lelang," kata Gus Ipul di Gedung KPK, Jumat (8/5/2026). Mekanisme Penentuan Harga Berdasarkan Pasar Baca Juga:  KPK Periksa Saksi Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA Kemenhub Dalam penjelasannya, Mensos menegaskan bahwa penentuan nilai barang di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dilakukan secara sembarangan. Proses penganggaran melibatkan survei harga pasar yang mendalam serta konsultasi dengan para ahli sebelum menetapkan pagu anggaran atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Gus Ipul meyakini bahwa proses lelang yang kompetitif biasanya menghasilkan harga yang lebih efisien bagi keuangan negara dibandingkan estimasi awal. "Setelah itu proses lelang, dan biasanya, biasanya ini, ya selalu saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri, dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli," jelasnya. Pedoman dari KPK untuk Kinerja Bersih Kunjungan ini disebut Gus Ipul sebagai langkah preventif agar program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat tidak ternoda oleh praktik korupsi. Kemensos menyatakan kesiapannya untuk menjadikan hasil pemantauan KPK sebagai pedoman perbaikan kinerja di masa depan. Kemensos saat ini tengah menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari lembaga antirasuah tersebut sebelum memulai proses pengadaan barang dan jasa untuk sisa tahun anggaran 2026. "Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," pungkas Gus Ipul. Langkah konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas Kemensos dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan tepat nilai. Baca Juga:  KPK Periksa Dua PPK Kemenhub Terkait Kasus Suap Proyek DJKA di Jatim