Bukan Cuma Aplikasi, Diskominfo Pontianak Fokus 'Upgrade' SDM Hadapi Ancaman Siber

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyadari bahwa kunci sukses transformasi digital tidak hanya terletak pada kecanggihan aplikasi, melainkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di belakangnya. Guna memperkuat benteng pertahanan data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak mengumpulkan para Pranata Komputer untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Rabu (03/12/25). Baca Juga:  APBD 2026 Ketok Palu Rp2 Triliun, Pemkot Pontianak ‘Putar Otak’ Siasati Pemangkasan Dana Pusat Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota ini difokuskan pada Sosialisasi Kebijakan TIK dan Manajemen Keamanan Informasi bagi Jabatan Fungsional Tertentu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menegaskan bahwa adaptasi terhadap teknologi yang masif adalah harga mati bagi birokrasi modern. "Pemkot Pontianak terus mendorong transformasi digital lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkap Yusnaldi saat membuka acara. Yusnaldi menyoroti peran strategis para Pranata Komputer sebagai "otak" di balik sistem pemerintahan. Baca Juga:   Kejari Pontianak Sita 7 Aset Terpidana Wendy, Buru Uang Pengganti Rp14,1 Miliar Ia berharap sosialisasi ini dapat menanamkan pemahaman yang seragam mengenai visi Smart City dan SPBE, sehingga layanan digital di Pontianak tidak hanya cepat, tetapi juga aman dari serangan siber yang kian marak. "Lewat sosialisasi ini, saya berharap para Pranata Komputer dapat memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TIK Pemkot Pontianak, yaitu SPBE dan Smart City. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas," tegasnya. Di tengah ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks, Yusnaldi mewanti-wanti agar aspek keamanan informasi tidak dipandang sebelah mata. Ia meminta standar keamanan data menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar formalitas teknis. "Standarisasi manajemen keamanan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Mari wujudkan tata kelola TIK yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan," tutup Yusnaldi. (ra)